Jakarta – MonitorS.id
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Evaluasi itu, menurutnya, mencakup perbaikan mekanisme hingga kelembagaan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya. Ini sudah menjadi wake up call, bagaimana agar program ini bisa diperbaiki secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah insiden di daerah terpencil yang belum sebaik penanganannya seperti di kota besar,” ujar Qodari di Jakarta, Sabtu (20/9/2025), dikutip dari ANTARA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga kini, tercatat 5.626 kasus keracunan MBG di puluhan kota dan kabupaten yang tersebar di 17 provinsi. Angka ini melonjak drastis dibanding akhir Juni lalu yang masih berada di kisaran 1.376 kasus. Hanya dalam tiga bulan, jumlah korban, termasuk siswa dan guru, meningkat lebih dari empat kali lipat.
Kasus terbaru bahkan terjadi berturut-turut pada pekan lalu. Pada Rabu (17/9), lebih dari 300 anak di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, mengalami keracunan, disusul sehari setelahnya 569 anak di Garut, Jawa Barat, dengan gejala serupa.
Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih, menilai peristiwa ini hanyalah “puncak gunung es”. Ia berpendapat, jumlah kasus sebenarnya bisa jauh lebih besar, mengingat pemerintah belum memiliki dasbor pelaporan yang transparan dan bisa diakses publik.
Di tengah kondisi ini, muncul dua opsi yang ramai diperbincangkan masyarakat sipil: menghentikan sementara program MBG untuk dilakukan evaluasi total, atau menghentikannya secara permanen dengan mengalihkan anggarannya ke sektor pendidikan. Sejumlah orangtua murid bahkan mulai menyuarakan kegelisahan, menilai keselamatan anak lebih penting dibanding sekadar penerimaan makanan gratis.
Kekhawatiran publik kian memuncak setelah beredar surat dari sekolah yang memuat persetujuan orangtua terhadap MBG, termasuk tanggung jawab jika terjadi keracunan atau kehilangan peralatan makan. Surat tersebut juga disebut-sebut berisi larangan menyebarkan informasi keluar terkait kasus keracunan.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Ia memastikan saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi mendalam atas kejadian luar biasa ini. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membentuk Satgas KLB guna mengawal penanganan kasus serta perbaikan program ke depan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato dan laporan capaian kinerja terakhirnya masih menekankan capaian penerima program MBG yang telah menjangkau lebih dari 21 juta anak. Namun, sejumlah pihak menilai fokus pemerintah kini harus beralih pada aspek keselamatan dan kualitas, bukan hanya kuantitas penerima.
(TIM RED)
