Di berbagai ruang diskusi publik, kalangan ASN, tokoh masyarakat, hingga pengamat pemerintahan mulai memperbincangkan figur-figur yang dinilai layak menduduki jabatan tertinggi dalam struktur birokrasi daerah tersebut. Dari sejumlah nama yang beredar, dua figur senior birokrasi yang paling sering disebut memiliki peluang besar adalah Muhammad Djoni, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, dan Evia Fifi Fortuna, S.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok.

Kedua nama tersebut bukan sosok baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Mereka merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah melewati berbagai dinamika pemerintahan dan tetap dipercaya memegang jabatan strategis pada beberapa periode kepemimpinan daerah.

Muhammad Djoni dikenal sebagai birokrat dengan latar belakang pemerintahan yang kuat. Alumni STPDN angkatan 2000 itu pernah dipercaya menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah sebelum memimpin Dinas Perhubungan. Pengalaman tersebut membuatnya memiliki pemahaman yang cukup lengkap mengenai tata kelola pemerintahan, manajemen keuangan daerah, penganggaran, hingga koordinasi pelaksanaan program pembangunan.

Dalam perjalanan kariernya, Muhammad Djoni juga dikenal sebagai salah satu pejabat yang mampu menjaga stabilitas organisasi dan mempertahankan kepercayaan pimpinan daerah pada tiga era pemerintahan yang berbeda, mulai dari masa Bupati Gusmal dan Wakil Bupati Yulfadri Nurdin, dilanjutkan pada era Bupati Epyardi Asda dan Wakil Bupati Jon Firman Pandu, hingga pemerintahan Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Candra saat ini.

Modal pengalaman tersebut menjadi nilai penting mengingat seorang Sekda dituntut tidak hanya memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam menjalankan kebijakan kepala daerah.

Sementara itu, Evia Fifi Fortuna membawa kekuatan yang berbeda. Birokrat perempuan senior ini dikenal memiliki pengalaman panjang di sektor pembangunan fisik dan infrastruktur. Kariernya banyak ditempa melalui dinas-dinas teknis yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

Ia pernah memimpin Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, hingga kemudian dipercaya memimpin Dinas PUPR Kabupaten Solok. Pengalaman tersebut membuatnya memahami secara mendalam persoalan pembangunan wilayah, konektivitas infrastruktur, penataan ruang, kawasan permukiman, hingga koordinasi proyek-proyek strategis daerah.

Dalam berbagai kesempatan, Fifi Fortuna juga terlibat aktif membangun sinergi dengan pemerintah pusat dan anggota DPR RI untuk memperjuangkan dukungan program pembangunan bagi Kabupaten Solok. Kemampuan menjembatani kepentingan daerah dengan pemerintah yang lebih tinggi menjadi salah satu modal yang dinilai penting dalam menjawab kebutuhan pembangunan saat ini.

Meski demikian, diskusi mengenai calon Sekda sesungguhnya tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang paling senior atau paling lama menjabat. Yang jauh lebih substansial adalah siapa yang paling mampu menjawab tantangan Kabupaten Solok ke depan.

Saat ini pemerintah daerah menghadapi sejumlah agenda besar yang membutuhkan koordinasi birokrasi yang kuat. Mulai dari percepatan pembangunan kawasan Tigo Lurah pasca terbitnya izin pinjam pakai kawasan hutan, optimalisasi aset daerah yang belum produktif, penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem merit ASN, hingga upaya mempercepat realisasi program pembangunan agar tidak menimbulkan SiLPA yang besar di akhir tahun anggaran.

Dalam konteks tersebut, posisi Sekda memiliki peran sentral. Sekda bukan hanya kepala administrasi pemerintahan, tetapi juga dirigen yang mengoordinasikan seluruh OPD agar bergerak dalam satu irama pembangunan. Kemampuan membangun kolaborasi, menyelesaikan hambatan lintas sektor, mengendalikan pelaksanaan program, serta memastikan visi kepala daerah diterjemahkan menjadi hasil nyata di lapangan menjadi ukuran utama keberhasilan seorang Sekda.

Karena itu, proses penentuan Sekda definitif diharapkan benar-benar mengedepankan prinsip merit, kompetensi, integritas, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi pemerintahan daerah. Publik tentu berharap figur yang terpilih nantinya bukan hanya mampu menjaga stabilitas birokrasi, tetapi juga menjadi motor penggerak reformasi tata kelola pemerintahan dan akselerasi pembangunan Kabupaten Solok.

Pada akhirnya, siapapun yang dipercaya menduduki kursi Sekda definitif, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Masyarakat menunggu lahirnya sosok pemimpin birokrasi yang mampu mengurangi ego sektoral, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, mempercepat pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Bursa Sekda mungkin sedang menghangat, namun yang lebih penting adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Solok mampu menghadirkan figur terbaik yang dapat menjawab tantangan daerah hari ini dan masa depan.

MS

The post Dua Figur Senior Birokrasi Masuk Radar Sekda, Siapa Paling Mampu Menjawab Tantangan Kabupaten Solok? appeared first on Monitors.

Kedatangan Dani ke Sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN) Nagari Simanau disambut langsung oleh Ketua P2WN Yoli Sandri, S.Pd. bersama jajaran panitia. Berkas pencalonan diterima dan dilakukan verifikasi administrasi sebagai bagian dari tahapan resmi Pilwana.

Pendaftaran tersebut menjadi penegasan keseriusan Dani untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi tingkat nagari sekaligus memperluas ruang pengabdiannya kepada masyarakat. Bagi banyak warga Simanau, kemunculan Dani bukan sekadar menambah daftar kandidat, tetapi menghadirkan sosok muda yang selama ini dikenal aktif membangun komunikasi dan hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat.

Saat ini Dani dipercaya sebagai Ketua Pemuda Nagari Simanau, sebuah posisi yang membuatnya dekat dengan berbagai persoalan dan aspirasi generasi muda. Namun perannya tidak berhenti di sana. Ia juga dikenal sebagai figur yang mampu berinteraksi dengan tokoh adat, alim ulama, bundo kanduang, perantau, kalangan akademisi, pelaku usaha, hingga unsur pemerintahan.

Kemampuan merangkul berbagai kalangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa namanya mulai mendapat perhatian dalam kontestasi Pilwana. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola pemerintahan nagari, tetapi juga mampu menjadi jembatan komunikasi dan pemersatu seluruh unsur masyarakat.

Rekam jejak organisasi Dani turut memperkuat kapasitas tersebut. Ia merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang selama ini dikenal sebagai organisasi kader yang banyak melahirkan tokoh bangsa di berbagai bidang. Pengalaman tersebut membentuk kemampuan kepemimpinan, komunikasi, serta wawasan sosial kemasyarakatan yang terus ia bawa dalam aktivitas pengabdiannya.

Selain itu, Dani juga pernah aktif di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Solok, yang memperluas jejaringnya dengan berbagai kalangan dunia usaha dan pembangunan daerah. Saat ini ia juga dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Solok, sebuah posisi strategis yang menunjukkan kepercayaan berbagai pihak terhadap kemampuan organisasi dan kepemimpinannya.

Di bidang pendidikan keagamaan, Dani merupakan alumni Pondok Pesantren Syekh Muhammad Djamil Djaho Padang Panjang. Latar belakang pendidikan pesantren tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter kepemimpinan yang berpijak pada nilai-nilai agama, akhlak, serta kearifan adat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Dalam keterangannya, Dani menyampaikan bahwa keputusan maju sebagai calon Wali Nagari dilandasi keinginan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kampung halaman. Ia menilai Simanau memiliki potensi sumber daya yang besar dan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar dapat berkembang lebih maju.

Ia mengusung visi “Nagari Simanau Maju, Mandiri, dan Bermartabat.” Menurutnya, nagari yang maju adalah nagari yang mampu mengelola sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif.

Sementara nagari yang bermartabat adalah nagari yang tetap menjaga identitas adat, budaya, dan nilai-nilai religius sebagai fondasi kehidupan masyarakat di tengah perkembangan zaman.

“Nagari tidak bisa dibangun oleh satu orang atau satu kelompok saja. Dibutuhkan kebersamaan, persatuan, dan kemampuan membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah di berbagai tingkatan,” ujar Dani.

Sejumlah tokoh masyarakat menilai salah satu kekuatan utama Dani terletak pada kemampuannya membangun komunikasi lintas kelompok. Ia dikenal mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai kalangan, termasuk tokoh politik, unsur legislatif, birokrasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, hingga para perantau. Kemampuan tersebut dinilai penting karena pembangunan nagari saat ini sangat membutuhkan kolaborasi dan jaringan yang luas.

Sementara itu, Ketua P2WN Nagari Simanau, Yoli Sandri, S.Pd., menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilwana akan dilaksanakan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Panitia berkomitmen menjaga netralitas serta memastikan proses demokrasi berjalan aman, damai, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan masyarakat Minangkabau.

Pilwana Simanau sendiri dipandang sebagai momentum penting dalam menentukan arah pembangunan nagari untuk delapan tahun ke depan. Kehadiran figur muda seperti Yusrial Dani Putra Pakiah Sati menjadi gambaran bahwa regenerasi kepemimpinan di tingkat nagari mulai tumbuh dan mendapat ruang dalam proses demokrasi.

Pada akhirnya, masyarakat berharap Pilwana Simanau tidak sekadar menjadi ajang kompetisi politik, melainkan menjadi ruang lahirnya pemimpin yang mampu merangkul seluruh kalangan, menjaga integritas, membangun persatuan, serta menghadirkan kolaborasi yang kuat demi mewujudkan Nagari Simanau yang maju, mandiri, dan bermartabat.

MS

The post Yusrial Dani Putra Pakiah Sati Resmi Daftar Pilwana Simanau, Usung Kepemimpinan yang Merangkul dan Mempersatukan appeared first on Monitors.

Keputusan yang ditandatangani Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tersebut memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan seluas 155,59 hektare dan menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya membuka akses menuju kawasan Tigo Lurah yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.

Camat Tigo Lurah Tedi Aurora menyambut baik terbitnya keputusan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh pihak yang selama ini konsisten memperjuangkan pembangunan akses jalan menuju Tigo Lurah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Solok, Bapak Bupati Jon Firman Pandu, Wakil Bupati H. Candra, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh pihak yang telah mengawal proses ini hingga memperoleh persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Tigo Lurah,” ujar Tedi.

Menurutnya, pembangunan akses jalan bukan hanya persoalan konektivitas, tetapi juga berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, distribusi hasil pertanian, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Terbitnya PPKH ini juga mengingatkan kembali pada perjuangan panjang berbagai tokoh daerah yang sejak lama mendorong terbukanya akses Tigo Lurah. Salah satu nama yang kerap disebut masyarakat adalah Ir. Bachtul Bachtiar, politisi senior Kabupaten Solok yang ketika menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat aktif menyuarakan pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas menuju kawasan Tigo Lurah.

Bachtul Bachtiar menilai terbitnya izin penggunaan kawasan hutan merupakan momentum bersejarah yang harus dikawal hingga tahap pembangunan fisik.

“Ini bukan sekadar izin administrasi. Ini adalah pintu masuk bagi percepatan pembangunan kawasan yang selama puluhan tahun menghadapi keterbatasan akses. Setelah izin terbit, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama agar pembangunan jalan benar-benar terlaksana,” ujarnya.

Sebagai kecamatan terluas di Kabupaten Solok dengan luas sekitar 602,50 kilometer persegi, Tigo Lurah memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, hingga energi terbarukan. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya berkembang optimal karena keterbatasan akses transportasi.

Karena itu, harapan masyarakat kini tidak hanya tertuju kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada wakil rakyat Sumatera Barat di tingkat nasional. Dukungan politik dan penganggaran dari pusat dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan strategis tersebut.

Masyarakat berharap anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade dan Zigo Rolanda, dapat ikut mengawal percepatan pembangunan ruas jalan Alahan Panjang–Kiliran Jao hingga Garabak agar memperoleh dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat.

Keduanya dinilai memiliki posisi strategis untuk menjembatani aspirasi masyarakat Tigo Lurah dengan kementerian dan lembaga terkait, sehingga pembangunan kawasan yang selama ini tertunda dapat segera diwujudkan.

Camat Tedi Aurora optimistis bahwa dengan terbitnya PPKH serta dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPRD, dan anggota DPR RI, masa depan Tigo Lurah akan semakin cerah.

“Ini adalah momentum bersama. Setelah hambatan regulasi kehutanan berhasil dilewati, kita berharap pembangunan fisik dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Tigo Lurah memiliki potensi besar dan sudah saatnya kawasan ini mendapatkan akses yang lebih baik untuk mendukung kemajuan daerah,” katanya.

Bagi masyarakat Tigo Lurah, terbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ini bukan sekadar dokumen resmi pemerintah. Lebih dari itu, keputusan tersebut menjadi simbol bahwa harapan untuk keluar dari berbagai keterbatasan mulai menemukan jalannya.

Kini, setelah salah satu hambatan terbesar berhasil diselesaikan, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh elemen pemerintahan dan wakil rakyat mampu mengawal momentum ini hingga berubah menjadi pembangunan nyata yang membuka masa depan baru bagi Tigo Lurah dan Kabupaten Solok secara keseluruhan.

MS

The post Tedi Aurora Apresiasi Pemkab Solok dan Pemprov Sumbar, Jalan Strategis Tigo Lurah Mulai Temukan Titik Terang appeared first on Monitors.

Tigo lurah, Monitors – Terbitnya persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan untuk mendukung pembangunan akses menuju Kecamatan Tigo Lurah mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Bagi masyarakat setempat, keputusan tersebut tidak hanya dipandang sebagai izin administratif, melainkan sebagai pintu masuk bagi percepatan pembangunan kawasan yang selama puluhan tahun menghadapi berbagai keterbatasan akses.

Salah satu apresiasi datang dari putra daerah sekaligus tokoh muda Kecamatan Tigo Lurah, Yusrial Dani Putra. Menurutnya, langkah Pemerintah Kabupaten Solok yang terus memperjuangkan terbukanya akses pembangunan menuju Tigo Lurah merupakan keputusan strategis yang akan menentukan masa depan kawasan tersebut dalam jangka panjang.

Menurut Yusrial, selama ini Tigo Lurah sering dilihat sebagai wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Padahal jika dilihat dari luas wilayah dan potensi sumber daya alam yang dimiliki, kawasan tersebut merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki Kabupaten Solok.

“Tigo Lurah bukan daerah miskin potensi. Yang selama ini menjadi kendala adalah akses. Ketika akses mulai terbuka, maka potensi yang selama ini terpendam akan ikut bergerak,” ujar Yusrial.

Ia menjelaskan bahwa Kecamatan Tigo Lurah merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Solok dengan luas mencapai sekitar 602,50 kilometer persegi atau lebih dari 16 persen luas wilayah kabupaten. Luas wilayah tersebut, menurutnya, menyimpan potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap secara maksimal akibat keterbatasan infrastruktur transportasi dan konektivitas.

Di sektor pertanian, Tigo Lurah memiliki hamparan sawah produktif yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Salah satu yang cukup dikenal adalah kawasan Sawah Bajanjang di Nagari Garabak Data yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi dari hasil pertanian, tetapi juga memiliki daya tarik wisata alam yang unik.

Menurut Yusrial, jika akses jalan semakin baik, maka biaya distribusi hasil pertanian akan menurun, daya saing produk lokal meningkat, dan kesejahteraan petani secara otomatis ikut terdorong.

Selain sektor pertanian, kawasan Tigo Lurah juga memiliki potensi perkebunan rakyat yang cukup besar. Komoditas seperti kopi, kakao, kulit manis, pinang, dan karet telah lama menjadi sumber pendapatan masyarakat. Namun selama ini pengembangannya belum optimal karena tingginya biaya transportasi dan terbatasnya akses pasar.

“Bayangkan jika akses jalan sudah benar-benar terbuka. Produk-produk unggulan masyarakat akan lebih mudah keluar masuk pasar. Nilai ekonomi yang selama ini tertahan bisa bergerak lebih cepat,” katanya.

Yusrial juga menilai sektor kehutanan dan hasil hutan non-kayu memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Kawasan hutan rakyat yang luas dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat melalui pengelolaan yang tetap memperhatikan prinsip konservasi dan keberlanjutan lingkungan.

Di bidang sumber daya air, ia melihat Tigo Lurah memiliki keunggulan yang jarang dimiliki daerah lain. Keberadaan Sungai Batang Kapujan dan Batang Palangki tidak hanya menopang kebutuhan irigasi pertanian masyarakat, tetapi juga membuka peluang pengembangan perikanan air tawar dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di masa depan.

Potensi lain yang menurutnya belum banyak tersentuh adalah sektor pariwisata. Bentang alam Pegunungan Bukit Barisan, panorama perbukitan hijau, lembah sungai, hingga kehidupan masyarakat di lima nagari dinilai memiliki nilai jual tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata dan wisata budaya.

“Kalau berbicara potensi wisata, Tigo Lurah sebenarnya memiliki banyak hidden gem. Yang dibutuhkan adalah akses dan promosi yang baik sehingga potensi itu bisa dikenal lebih luas,” ujarnya.

Karena itu, Yusrial menilai Pemerintah Kabupaten Solok tidak akan rugi menempatkan Tigo Lurah sebagai salah satu fokus pembangunan jangka panjang daerah. Menurutnya, investasi pembangunan yang dilakukan hari ini akan menghasilkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar di masa mendatang.

Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Solok yang terus mendorong percepatan pembangunan kawasan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait.

“Ini bukan hanya soal membangun jalan. Ini tentang membuka masa depan masyarakat Tigo Lurah. Ketika akses terbuka, pendidikan lebih mudah dijangkau, pelayanan kesehatan meningkat, ekonomi bergerak, investasi masuk, dan kesejahteraan masyarakat ikut tumbuh,” katanya.

Pandangan tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Solok melalui Bapelitbang.

Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok, Nafri, ST, MT, M.Sc, menyebut terbitnya persetujuan pinjam pakai kawasan hutan sebagai sebuah game changer bagi pembangunan Tigo Lurah. Menurutnya, kawasan tersebut telah masuk dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025–2029 sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Nafri menjelaskan bahwa pembangunan Tigo Lurah tidak hanya berorientasi pada pembangunan jalan, tetapi juga mencakup peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Ia menegaskan bahwa pesan Bupati Solok Jon Firman Pandu sangat jelas, yakni pembangunan kawasan potensial harus dilakukan secara berkelanjutan dan aset-aset daerah yang telah ada harus dioptimalkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semangat tersebut telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Solok 2025–2029 sebagai arah pembangunan lima tahun ke depan.

Bagi masyarakat Tigo Lurah, keputusan yang telah lama diperjuangkan itu kini mulai menunjukkan hasil. Lampu hijau pembangunan telah menyala. Kini publik menunggu bagaimana seluruh pemangku kepentingan mampu mengubah peluang besar tersebut menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Solok di masa mendatang.MS

The post Yusrial Dani Putra: Pemkab Solok Tak Akan Rugi Berinvestasi di Tigo Lurah, Ini Calon Kawasan Pertumbuhan Baru Kabupaten Solok appeared first on Monitors.

Arosuka, Monitors, – Setelah bertahun-tahun menjadi harapan masyarakat di kawasan Tigo Lurah, terbitnya persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan akhirnya menjadi titik terang bagi percepatan pembangunan wilayah yang selama ini identik dengan keterbatasan akses dan tantangan geografis. Pemerintah Kabupaten Solok menilai momentum tersebut sebagai langkah strategis yang dapat mengubah arah pembangunan kawasan sekaligus membuka peluang lahirnya pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Kabupaten Solok.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Solok, Nafri, ST, MT, M.Sc, menyebut terbitnya persetujuan pinjam pakai kawasan hutan sebagai sebuah “game changer” bagi pembangunan daerah, khususnya untuk kawasan Tigo Lurah yang selama ini menghadapi berbagai kendala akibat status kawasan hutan. Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, kawasan tersebut kini menjadi salah satu fokus pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok.

Menurut Nafri, roadmap pembangunan Tigo Lurah telah terintegrasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025–2029. Fokus pembangunan tidak hanya terbatas pada pembukaan akses jalan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, transformasi digital, serta peningkatan konektivitas wilayah sebagai fondasi pemerataan pembangunan.

“Roadmap pembangunan kawasan Tigo Lurah sudah menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah. Fokusnya bukan hanya membuka akses jalan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik yang lebih baik,” jelas Nafri.

Nafri menjelaskan bahwa arah pembangunan kawasan Tigo Lurah dan optimalisasi aset daerah bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari visi pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Solok dalam RPJMD 2025–2029. Menurutnya, Bupati Solok Jon Firman Pandu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kawasan-kawasan potensial yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah.

“Pesan Bupati sangat jelas, pembangunan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Kawasan-kawasan yang memiliki potensi harus dikembangkan secara berkelanjutan, sementara aset-aset yang telah dibangun harus dioptimalkan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Nafri.

Menurutnya, semangat tersebut telah diterjemahkan dalam berbagai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok 2025–2029. Tigo Lurah menjadi salah satu kawasan yang diproyeksikan memperoleh akselerasi pembangunan, sementara aset-aset daerah yang selama ini belum optimal akan diarahkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Sejumlah langkah awal telah dilakukan pemerintah daerah. Di sektor infrastruktur, peningkatan Jalan Kapujan–Rimbo Data sepanjang sekitar 9 kilometer telah dilaksanakan melalui program Inpres Jalan Daerah tahun 2023–2024. Pemerintah daerah juga mendorong perluasan jaringan listrik dan telekomunikasi, termasuk pembangunan tower telekomunikasi di Tanjung Balik Sumiso, Garabak Data, Batu Bajanjang, serta tower mini di Rangkiang Luluih. Di bidang pelayanan dasar, berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan juga telah tersedia untuk melayani masyarakat kawasan Tigo Lurah.

Meski demikian, Nafri mengakui bahwa pembangunan kawasan Tigo Lurah tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan APBD Kabupaten Solok. Keterbatasan fiskal daerah membuat sinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, DPR RI, serta berbagai sumber pendanaan lainnya menjadi kebutuhan mutlak.

“Akselerasi Tigo Lurah tidak bisa bertumpu pada APBD Kabupaten Solok semata. Karena itu koordinasi dengan OPD teknis, DPRD, pemerintah provinsi, kementerian, dan perwakilan daerah di DPR RI terus dilakukan agar program-program strategis dapat masuk ke kawasan ini,” katanya.

Di tengah semangat membuka masa depan baru bagi Tigo Lurah, Bapelitbang juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola aset daerah. Menurut Nafri, pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang menciptakan aset baru, tetapi juga memastikan aset yang sudah ada mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa paradigma pengelolaan aset daerah harus berubah dari sekadar beban biaya menjadi sumber manfaat ekonomi dan sosial.

“Aset harus bertransformasi dari cost center atau beban biaya menjadi revenue center yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” tegas Nafri.

Pernyataan tersebut menjadi relevan di tengah perhatian publik terhadap sejumlah aset daerah yang dinilai belum optimal dimanfaatkan, termasuk kawasan Taman Hutan Kota Wisata (THKW). Menurut Bapelitbang, pemerintah daerah tengah menyiapkan berbagai strategi optimalisasi aset melalui pola kemitraan dengan pihak ketiga, pengelolaan berbasis komunitas, revitalisasi fungsi aset, hingga penataan legalitas aset agar lebih produktif dan menarik untuk dikembangkan.

Bahkan, sebagian kawasan THKW saat ini diusulkan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya mengubah aset yang sebelumnya lebih banyak dipandang sebagai beban pemeliharaan menjadi aset yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan daerah, Tigo Lurah dan optimalisasi aset sesungguhnya berada dalam satu benang merah yang sama. Jika Tigo Lurah merupakan peluang besar untuk membuka kawasan pertumbuhan baru, maka aset-aset yang telah ada merupakan modal pembangunan yang harus dihidupkan agar memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Bapelitbang mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keberadaan ruas jalan yang masih berada dalam kawasan hutan lindung, keterbatasan fiskal daerah, hingga kondisi geografis yang menuntut perencanaan teknis yang matang agar pembangunan memiliki daya tahan jangka panjang. Namun pemerintah daerah optimistis bahwa momentum yang hadir saat ini dapat menjadi titik balik pembangunan Kabupaten Solok.

Terbukanya akses Tigo Lurah diharapkan tidak hanya mempercepat konektivitas wilayah, tetapi juga mendorong penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan kawasan yang selama ini sulit dijangkau. Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, inilah esensi dari pembangunan berkelanjutan yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh terbitnya izin, dibangunnya jalan, atau bertambahnya aset daerah. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan mengubah setiap aset, potensi, dan peluang pembangunan menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan bagi masyarakat Tigo Lurah, lampu hijau itu kini telah menyala. Yang ditunggu berikutnya adalah bagaimana harapan yang telah lama diperjuangkan mampu diwujudkan menjadi kenyataan pembangunan yang berkelanjutan.

The post Lampu Hijau Tigo Lurah, Nafri Sebut Ini Game Changer Pembangunan Kabupaten Solok appeared first on Monitors.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Jefrizal, S.Pt., M.T, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, serta pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Momentum pelantikan ini mendapat perhatian luas publik. Dalam beberapa pekan terakhir, dinamika birokrasi Kabupaten Solok menjadi salah satu isu yang cukup banyak diperbincangkan masyarakat, mulai dari persoalan efektivitas koordinasi perangkat daerah, pengisian jabatan, percepatan program pembangunan, hingga tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam arahannya, Bupati Jon Firman Pandu menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.

Menurutnya, jabatan bukan sekadar kedudukan struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata, integritas, dan kemampuan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi penggerak perubahan di unit kerja masing-masing. Selain menguasai aspek administrasi pemerintahan, para pejabat juga dituntut mampu membangun inovasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan dampak yang terukur.

“Pemerintah daerah membutuhkan pejabat yang tidak hanya mampu mengelola administrasi, tetapi juga mampu berpikir solutif, bekerja cepat, membangun kolaborasi, dan menghasilkan kinerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pesan Bupati.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Jefrizal, menilai pelantikan tersebut harus menjadi momentum memperkuat konsolidasi birokrasi di seluruh perangkat daerah. Ia berharap para pejabat administrator mampu menjadi penghubung yang efektif antara kebijakan pimpinan daerah dengan pelaksanaan program di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam mengeksekusi program secara terukur, tepat waktu, dan tepat sasaran.

“Setiap pejabat yang diberikan amanah harus mampu membangun kerja tim yang kuat, memperbaiki koordinasi antar OPD, serta memastikan program pemerintah berjalan secara efektif. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil kerja, bukan sekadar proses administrasi,” ujarnya.

Pelantikan ini juga dipandang banyak kalangan sebagai ujian penting bagi wajah birokrasi Kabupaten Solok ke depan. Sebab, masyarakat saat ini tidak lagi hanya menilai pemerintah dari banyaknya kegiatan seremonial atau dokumen perencanaan yang dihasilkan, melainkan dari kualitas pelayanan yang diterima dan pembangunan yang benar-benar dirasakan.

Karena itu, keberhasilan mutasi dan rotasi jabatan ini tidak akan diukur dari jumlah pejabat yang berpindah posisi, tetapi dari sejauh mana formasi baru tersebut mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat realisasi program strategis, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang sedang dihadapi Kabupaten Solok, mulai dari penguatan pelayanan publik, optimalisasi aset daerah, peningkatan investasi, hingga percepatan pembangunan kawasan strategis seperti Tigo Lurah, kehadiran “squad” baru birokrasi ini diharapkan mampu menghadirkan energi dan cara kerja baru yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi hasil.

Publik tentu berharap pelantikan ini tidak berhenti sebagai agenda administratif tahunan. Sebaliknya, momentum ini harus menjadi titik awal lahirnya birokrasi yang lebih responsif, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebab pada akhirnya, kinerja para pejabat yang baru dilantik bukan hanya akan menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah yang mereka pimpin, tetapi juga akan berkorelasi langsung dengan keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Solok dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Solok.MS

The post Reformasi Birokrasi Dimulai dari Kinerja, 59 Pejabat Administrator Kabupaten Solok Resmi Dilantik appeared first on Monitors.

Praktisi hukum dan pemerhati tata kelola pemerintahan, Mevrizal, S.H., M.H., menilai masyarakat tidak boleh hanya melihat SiLPA sebagai angka sisa anggaran dalam laporan keuangan. Menurutnya, angka tersebut harus dibaca lebih jauh sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas perencanaan pembangunan, efektivitas pelaksanaan program, serta kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Ketika terjadi lonjakan SiLPA dari sekitar Rp13 miliar menjadi lebih dari Rp47 miliar dalam satu tahun, tentu perlu dilakukan evaluasi yang mendalam. Pertanyaannya bukan sekadar berapa besar SiLPA-nya, tetapi apa yang menyebabkan angka itu meningkat secara signifikan,” ujar Mevrizal.

Menurutnya, dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi besaran SiLPA. Kondisi tersebut bisa terjadi karena efisiensi anggaran, peningkatan pendapatan daerah, percepatan penerimaan transfer, atau justru karena program dan kegiatan yang tidak terlaksana sesuai target.

Karena itu, Mevrizal menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka faktor-faktor yang menyebabkan lonjakan SiLPA tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kalau SiLPA terbentuk karena efisiensi, tentu itu baik. Tetapi kalau penyebabnya karena rendahnya realisasi program, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, lemahnya koordinasi, atau kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan, maka itu harus menjadi bahan evaluasi serius,” katanya.

Menurut Mevrizal, dalam praktik pemerintahan modern, kualitas birokrasi tidak hanya diukur dari kemampuan menyusun program, tetapi juga dari kemampuan mengeksekusi program yang telah direncanakan. APBD pada hakikatnya bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang harus mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga.

Karena itu, ketika terdapat ruang fiskal yang cukup besar namun tidak sepenuhnya terserap menjadi program yang berjalan optimal, maka evaluasi harus dilakukan terhadap seluruh rantai birokrasi yang terlibat dalam proses pembangunan.

“Yang perlu dilihat adalah bagaimana kualitas perencanaannya, bagaimana koordinasi antar OPD, bagaimana kemampuan organisasi dalam menjalankan program, dan bagaimana fungsi pengendalian dilakukan. Karena pada akhirnya setiap rupiah yang tidak mampu diterjemahkan menjadi manfaat pembangunan akan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” jelasnya.

Mevrizal juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pentingnya penerapan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan. Menurutnya, sistem merit tidak boleh dipahami hanya sebagai mekanisme promosi dan mutasi jabatan, tetapi harus mampu menghasilkan pejabat yang memiliki kapasitas manajerial, kemampuan koordinasi, kemampuan menyusun strategi, dan kemampuan mengeksekusi program secara efektif.

“Tujuan sistem merit adalah menghadirkan birokrasi yang profesional dan produktif. Kalau sistem merit berjalan baik, maka organisasi akan diisi oleh orang-orang yang mampu bekerja, mampu berkoordinasi, dan mampu menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mevrizal menilai lonjakan SiLPA tersebut harus menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Solok. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD tidak cukup hanya membahas angka-angka dalam laporan pertanggungjawaban APBD, tetapi juga harus menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan rendah atau tingginya realisasi pembangunan.

“Ini alarm yang harus dibaca secara serius. DPRD perlu mendalami apa penyebabnya. Apakah ada persoalan pada tahap perencanaan, apakah ada hambatan pada pelaksanaan program, apakah ada masalah koordinasi, atau apakah ada persoalan kapasitas birokrasi yang perlu diperbaiki,” katanya.

Menurut Mevrizal, jika persoalan tersebut tidak dievaluasi secara menyeluruh, maka yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat. Sebab setiap program yang tidak terlaksana, setiap kegiatan yang tertunda, dan setiap anggaran yang tidak mampu diwujudkan menjadi pembangunan akan berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Yang tertunda bukan hanya administrasi anggaran. Bisa jadi yang tertunda adalah pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, program ekonomi masyarakat, atau program-program lain yang sebenarnya ditunggu masyarakat. Karena itu saya melihat ini sebagai alarm yang harus dijawab dengan evaluasi dan perbaikan,” tegasnya.

Ia juga mendorong DPRD untuk meminta penjelasan secara komprehensif dari TAPD, Bapelitbang, Setda, maupun OPD terkait agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai penyebab lonjakan SiLPA tersebut.

Menurutnya, menarik untuk melihat bagaimana pandangan masing-masing fraksi DPRD terhadap kondisi tersebut, karena sikap politik fraksi akan menunjukkan sejauh mana lembaga legislatif memandang persoalan tersebut sebagai isu strategis pembangunan daerah.

“Publik tentu ingin mengetahui bagaimana pandangan fraksi-fraksi DPRD. Karena ini bukan semata persoalan keuangan, tetapi menyangkut efektivitas pembangunan daerah, kualitas birokrasi, dan kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan APBD menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Mevrizal berharap pembahasan SiLPA tidak berubah menjadi ruang saling menyalahkan antar lembaga. Sebaliknya, momentum tersebut harus dijadikan titik evaluasi bersama untuk memperkuat kualitas pemerintahan daerah, memperbaiki koordinasi lintas OPD, memperkuat penerapan sistem merit, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

“Pada akhirnya masyarakat tidak menilai pemerintah dari besarnya anggaran yang tersedia atau besarnya SiLPA yang tercatat. Masyarakat menilai dari manfaat yang mereka rasakan. Karena itu setiap pembahasan APBD harus berujung pada satu tujuan, yaitu bagaimana anggaran benar-benar hadir dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Mevrizal.

MS

The post SiLPA Melonjak Tiga Kali Lipat, Mevrizal: DPRD Harus Jadikan Ini Alarm Kualitas Birokrasi appeared first on Monitors.

Solok, Monitors,- Terbitnya persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan untuk mendukung pembangunan akses menuju kawasan Tigo Lurah patut disambut sebagai kabar baik bagi Kabupaten Solok. Setelah bertahun-tahun berada dalam berbagai keterbatasan akses, masyarakat Tigo Lurah kini mulai melihat titik terang terbukanya peluang percepatan pembangunan wilayah yang selama ini kerap disebut berada dalam cengkeraman berbagai ketertinggalan.

Namun di balik optimisme tersebut, terdapat pelajaran penting yang seharusnya tidak dilupakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Pelajaran itu datang dari berbagai aset daerah yang telah dibangun sebelumnya namun hingga kini belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah kawasan THKW yang masih menyisakan berbagai pertanyaan mengenai keberlanjutan pengelolaan, arah pengembangan, serta manfaat yang dihasilkan setelah pembangunan fisiknya selesai. Persoalan tersebut sesungguhnya bukan hanya tentang satu aset atau satu proyek tertentu. Lebih dari itu, persoalan tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak daerah dalam memastikan bahwa pembangunan tidak berhenti pada selesainya pekerjaan fisik semata.

Pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya menghasilkan bangunan, jalan, taman, gedung, atau kawasan yang tercatat sebagai aset pemerintah. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu mengubah aset tersebut menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, momentum Tigo Lurah harus menjadi momentum refleksi sekaligus momentum perubahan.

Persetujuan pinjam pakai kawasan hutan yang telah diberikan pemerintah pusat tidak boleh hanya dipandang sebagai izin untuk membuka akses jalan. Lebih dari itu, izin tersebut harus diterjemahkan sebagai peluang untuk membangun sebuah kawasan pertumbuhan baru yang memiliki arah pembangunan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.

Kabupaten Solok tidak boleh mengulangi pola pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan fisik tanpa memastikan keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatannya. Tigo Lurah membutuhkan lebih dari sekadar jalan. Kawasan tersebut membutuhkan roadmap pembangunan yang mampu mengintegrasikan berbagai sektor secara bersamaan.

Akses jalan harus diikuti dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, pertanian, peternakan, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat. Jika tidak, maka pembangunan hanya akan menghasilkan infrastruktur tanpa mampu menciptakan transformasi sosial dan ekonomi yang diharapkan.

Di sinilah peran Bapelitbang menjadi sangat strategis. Sebagai dapur perencanaan pembangunan daerah, Bapelitbang dituntut mampu menerjemahkan momentum yang diberikan pemerintah pusat menjadi arah pembangunan kawasan yang memiliki visi jangka panjang. Tigo Lurah membutuhkan masterplan yang jelas, target yang terukur, serta tahapan pembangunan yang realistis dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, seluruh Organisasi Perangkat Daerah juga harus mampu bergerak secara terpadu. Tantangan pembangunan daerah saat ini tidak lagi sekadar membangun sesuatu yang baru, tetapi bagaimana mengoptimalkan seluruh sumber daya yang telah dimiliki daerah agar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kabupaten Solok sesungguhnya memiliki banyak aset yang telah dibangun melalui uang negara. Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya tambahan aset baru, tetapi kemampuan birokrasi untuk menghidupkan aset yang telah ada. Aset yang selama ini kurang produktif perlu dipetakan kembali, dievaluasi, dan diarahkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, kepemimpinan daerah sedang menghadapi ujian yang sesungguhnya. Masyarakat tidak hanya menilai keberhasilan pemerintah dari program-program baru yang diluncurkan, tetapi juga dari kemampuannya menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang diwariskan dari masa lalu serta mengubah potensi yang ada menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Solok juga menghadapi ujian yang tidak kalah penting. Fungsi pengawasan tidak hanya memastikan bahwa anggaran dibelanjakan sesuai aturan, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. DPRD perlu memastikan setiap aset daerah memiliki arah pengembangan yang jelas dan setiap peluang pembangunan baru tidak berhenti pada tahap perencanaan atau pembangunan fisik semata.

Karena pada akhirnya, masyarakat tidak menunggu laporan, tidak menunggu angka dalam neraca, dan tidak menunggu deretan proyek yang selesai dibangun. Masyarakat menunggu manfaat.

Momentum Tigo Lurah adalah kesempatan besar bagi Kabupaten Solok untuk membuktikan bahwa pembangunan daerah tidak lagi diukur dari banyaknya aset yang tercatat, tetapi dari sejauh mana aset dan potensi daerah mampu diubah menjadi kesejahteraan, pelayanan publik yang lebih baik, serta masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat.

Jika pelajaran dari aset-aset yang belum optimal mampu dijadikan bahan evaluasi, maka Tigo Lurah tidak hanya akan menjadi simbol terbukanya akses wilayah. Tigo Lurah dapat menjadi simbol lahirnya paradigma baru pembangunan Kabupaten Solok: pembangunan yang tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi berlanjut menjadi manfaat yang nyata dan berkelanjutan.

The post Momentum Tigo Lurah, Saatnya Mengubah Aset Daerah dari Beban Menjadi Manfaat appeared first on Monitors.

Kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut diikuti oleh 70 peserta yang sebagian besar merupakan siswa sekolah dasar dari berbagai jorong di Nagari Cupak. Selain mendapatkan layanan khitan secara gratis dari tenaga medis profesional, para peserta juga menerima bantuan berupa sarung dan perlengkapan alat tulis sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak-anak.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Panitia Dies Natalis ke-70 Universitas Andalas, Dr. dr. Muhammad Riendra, Sp.BTKV., Subsp.Ve (K), FIATCVS, serta dr. Yopi Triputra, Sp.B., Subsp.Onk.K, yang merupakan putra asli Nagari Cupak dan menjadi salah satu penggerak terlaksananya kegiatan tersebut.

Kegiatan berlangsung tertib dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejak pagi hari, peserta bersama orang tua tampak antusias mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan hingga proses khitan yang dilakukan oleh tim medis.

Ketua Panitia Dies Natalis ke-70 Unand, Dr. Muhammad Riendra, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengabdian Universitas Andalas kepada masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir membantu masyarakat melalui berbagai program kemanusiaan dan pelayanan kesehatan.

Melalui kegiatan tersebut, Unand berharap dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan anak sejak usia dini.

Sementara itu, Camat Gunung Talang memberikan apresiasi kepada Universitas Andalas dan Karang Taruna Nagari Cupak yang telah menghadirkan program sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan organisasi kepemudaan merupakan contoh nyata sinergi yang mampu menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Camat juga berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada kegiatan sunatan massal saja. Ia mendorong Universitas Andalas untuk menghadirkan program-program kesehatan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Kami berharap ke depan dapat dilaksanakan kegiatan tambahan seperti operasi bibir sumbing, operasi katarak, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pelayanan kesehatan lainnya yang dapat menjangkau masyarakat secara luas,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Wali Nagari Cupak menyampaikan rasa terima kasih kepada Karang Taruna Nagari Cupak beserta para senior yang telah berinisiatif membangun komunikasi dan menghadirkan kegiatan sosial berskala besar tersebut ke tengah masyarakat.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan sosial di nagari. Ia berharap semangat pengabdian tersebut dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga Karang Taruna tetap menjadi wadah pembinaan dan penggerak kegiatan kemasyarakatan.

Wali Nagari juga memberikan apresiasi khusus kepada dr. Yopi Triputra, yang dinilai memiliki kepedulian besar terhadap kampung halamannya.

“Sebagai putra asli Nagari Cupak, beliau telah membawa program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap ke depan semakin banyak tokoh dan perantau yang ikut berkontribusi membangun nagari melalui bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan,” katanya.

Selain memberikan manfaat kesehatan, kegiatan sunatan massal juga memiliki nilai edukatif yang penting bagi masyarakat. Khitan merupakan salah satu upaya menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksi anak laki-laki, sekaligus membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan tersebut.

Kolaborasi antara Universitas Andalas, Karang Taruna Nagari Cupak, pemerintah nagari, dan masyarakat ini diharapkan menjadi contoh nyata bagaimana semangat gotong royong dapat melahirkan program-program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan tingginya antusiasme warga dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun ini, masyarakat berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan serta diperluas pada bidang pelayanan sosial dan kesehatan lainnya, sehingga manfaat Dies Natalis Universitas Andalas tidak hanya dirasakan di lingkungan kampus, tetapi juga sampai kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah, termasuk Nagari Cupak.

MS

The post Sunatan Massal Gratis Dies Natalis ke-70 Unand Disambut Antusias, 70 Anak Nagari Cupak Ikuti Khitanan appeared first on Monitors.

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Solok, utang pembangunan THKW sebesar Rp1,35 miliar masih tercatat dalam neraca daerah pada tahun 2023, 2024 hingga 2025 tanpa mengalami perubahan nilai. Selain THKW, masih terdapat utang belanja modal lainnya yang berkaitan dengan pembangunan Kantor Camat Gunung Talang dan perencanaan teknis pembangunan kantor tersebut. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kewajiban daerah yang belum terselesaikan meskipun telah melewati beberapa tahun anggaran.

Pemerhati kebijakan publik, Dr. Adli, menilai persoalan THKW harus segera mendapatkan kejelasan agar tidak terus menjadi beban administrasi dan keuangan daerah. Menurutnya, jika kontraktor atau penyedia jasa memang telah melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak dan seluruh kewajibannya telah dipenuhi, maka penyedia memiliki hak untuk menuntut pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau kontraktornya benar dan sudah menjalankan tugasnya dengan benar, tentu dia memiliki hak untuk menuntut. Bahkan bisa saja muncul konsekuensi berupa denda atau bunga keterlambatan apabila memang memenuhi ketentuan hukum dan kontrak yang berlaku,” ujar Dr. Adli.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk tidak membiarkan persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa kepastian. Menurutnya, langkah yang paling tepat adalah melakukan review menyeluruh terhadap seluruh dokumen dan riwayat proyek agar akar persoalan dapat diketahui secara objektif.

“Menurut saya harus di-cut off dulu polemiknya. Lakukan review dari awal. Periksa kelengkapan dokumen pendukung, kontrak, progres pekerjaan, berita acara, hingga dasar pencatatan utangnya. Dari situ akan terlihat di mana persoalannya dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab,” katanya.

Dr. Adli bahkan mendorong agar pemerintah daerah mempertimbangkan audit forensik apabila diperlukan serta meminta pendampingan hukum melalui legal opinion dari Kejaksaan agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan keraguan bagi para pengambil kebijakan.

Namun demikian, menurut Dr. Adli, THKW hanyalah satu bagian kecil dari persoalan yang lebih besar, yakni masih banyaknya aset daerah yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

“Kalau kita melihat lebih luas, sesungguhnya yang dihadapi Kabupaten Solok hari ini bukan hanya persoalan THKW. Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset-aset yang telah dibangun menggunakan uang negara. Aset yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya hanya menjadi beban dalam neraca daerah, sementara manfaatnya bagi masyarakat tidak maksimal,” tegasnya.

Ia menilai selama ini ukuran keberhasilan pembangunan sering kali berhenti pada selesainya pembangunan fisik. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana aset tersebut dikelola, dirawat, dan dikembangkan agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut Dr. Adli, kondisi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kualitas birokrasi dalam mendukung visi pembangunan daerah. Pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang tidak hanya mampu melaksanakan proyek pembangunan, tetapi juga memiliki kapasitas dalam mengelola aset, menciptakan inovasi pemanfaatan, dan membangun tata kelola yang efektif.

“Di sinilah pentingnya birokrasi yang berkualitas. Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berpikir tidak hanya bagaimana membangun, tetapi juga bagaimana mengelola dan mengoptimalkan hasil pembangunan. Jangan sampai aset yang dibangun dengan biaya besar justru menjadi beban administrasi dan keuangan daerah karena tidak memiliki skema pemanfaatan yang jelas,” ujarnya.

Lebih jauh, Dr. Adli menilai kondisi tersebut menjadi ujian kepemimpinan bagi kepala daerah saat ini. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai kemampuan pemerintah dari program-program baru yang diluncurkan, tetapi juga dari keberhasilan menyelesaikan berbagai persoalan lama yang diwariskan dari periode sebelumnya.

“Ini adalah ujian kepemimpinan kepala daerah. Masyarakat tentu berharap pemerintah yang sekarang mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang masih tersisa. Yang dibutuhkan bukan mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana aset-aset yang ada bisa ditata, dimanfaatkan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Selain menjadi ujian bagi pemerintah daerah, Dr. Adli juga menilai persoalan aset daerah merupakan ujian terhadap ketajaman fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Solok.

Menurutnya, DPRD tidak cukup hanya mengawasi proses penganggaran dan realisasi belanja, tetapi juga harus memastikan setiap aset yang telah dibangun menggunakan uang rakyat benar-benar memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan.

“Ini juga menjadi ujian ketajaman pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan tidak hanya berbicara soal anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal. DPRD perlu aktif mempertanyakan sejauh mana aset-aset daerah memberikan manfaat, apa kendalanya, dan bagaimana strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkannya,” tegasnya.

Dr. Adli berharap momentum evaluasi terhadap THKW dapat menjadi pintu masuk pembenahan tata kelola aset daerah secara lebih luas. Menurutnya, aset yang selama ini kurang produktif harus mulai dipetakan, dioptimalkan, dan diarahkan menjadi aset yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat maupun daerah.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya bangunan yang berdiri atau besarnya aset yang tercatat dalam neraca pemerintah. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan ditentukan oleh sejauh mana aset-aset tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata, meningkatkan pelayanan publik, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.

MS

The post Dr. Adli: Banyak Aset Belum Optimal, Ini Ujian Kepemimpinan Kepala Daerah dan Ketajaman DPRD appeared first on Monitors.