Sejumlah tokoh dan elemen masyarakat Minang yang tergabung dalam berbagai perkumpulan perantau di Jakarta mulai menyuarakan kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka menilai sejumlah komitmen yang pernah disampaikan kepada warga Minang saat masa kampanye belum terlihat realisasinya secara nyata hingga saat ini.

Kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk pengingat bahwa janji politik tidak boleh berhenti setelah kontestasi demokrasi usai. Bagi masyarakat Minang, komitmen yang disampaikan kepada publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar retorika untuk meraih dukungan politik.

Tokoh Minang Jakarta, M. Rafky Dt. Rajo Kuaso, mengatakan masyarakat Minang tidak pernah melupakan berbagai janji yang pernah disampaikan kepada komunitas perantau saat masa kampanye.

Menurutnya, saat itu masyarakat mendengar berbagai komitmen mulai dari penguatan peran warga Minang dalam pembangunan Jakarta, dukungan terhadap UMKM perantau, pengembangan pusat budaya Minang, perhatian terhadap pendidikan generasi muda Minangkabau, hingga kemudahan akses dan pelayanan bagi warga perantau.

Namun, kata Rafky, hingga kini sebagian besar masyarakat masih menunggu implementasi konkret dari berbagai komitmen tersebut.

“Kami tidak lupa. Justru masyarakat masih mengingat dengan baik apa yang pernah dijanjikan kepada warga Minang. Yang menjadi pertanyaan sekarang, sejauh mana komitmen itu diwujudkan dalam kebijakan dan program nyata?” ujar M. Rafky Dt. Rajo Kuaso kepada Monitors Indonesia.

Menurutnya, muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa pemerintah seolah mengalami “amnesia politik” terhadap berbagai janji yang pernah disampaikan saat kampanye.

“Ketika kampanye, semua kelompok masyarakat dirangkul. Aspirasi didengar, harapan dibangun, dan komitmen disampaikan dengan penuh keyakinan. Namun setelah kekuasaan diraih, masyarakat melihat banyak hal yang seolah terlupakan. Ini yang kemudian memunculkan kesan adanya amnesia terhadap janji-janji kampanye,” katanya.

Rafky menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi maupun kepentingan politik tertentu, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Menurutnya, warga Minang selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi Jakarta melalui sektor perdagangan, UMKM, pendidikan, jasa, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Karena itu, sudah sewajarnya jika aspirasi komunitas perantau mendapat perhatian yang proporsional.

“Jangan sampai warga Minang hanya menjadi target pendekatan saat membutuhkan suara, tetapi setelah itu keberadaannya tidak lagi menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan. Hubungan antara pemimpin dan rakyat harus dibangun atas dasar kepercayaan, bukan sekadar kepentingan elektoral,” tegasnya.

Ia menilai salah satu persoalan utama dalam politik Indonesia adalah lemahnya mekanisme evaluasi terhadap janji-janji kampanye. Akibatnya, masyarakat sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengukur sejauh mana komitmen politik benar-benar diwujudkan.

Karena itu, Rafky mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan komunitas Minang dan berbagai kelompok masyarakat lainnya agar aspirasi yang pernah disampaikan saat kampanye dapat diterjemahkan ke dalam program yang terukur dan transparan.

“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta konsistensi. Jika sebuah janji pernah disampaikan kepada publik, maka publik berhak mengetahui progres dan realisasinya. Itu bagian dari akuntabilitas pemerintahan yang sehat,” ujarnya.

Dalam pandangan Rafky, budaya Minangkabau mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus menjaga amanah dan memegang teguh setiap kata yang telah diucapkan kepada masyarakat.

“Dalam falsafah Minang, amanah adalah kehormatan. Janji bukan sekadar ucapan, tetapi utang moral yang harus ditunaikan. Karena itu kami mengingatkan dengan cara yang baik agar komitmen yang pernah disampaikan tidak hilang ditelan waktu,” katanya.

Perkumpulan warga Minang di Jakarta berharap pemerintah dapat menunjukkan langkah-langkah konkret yang menjawab harapan masyarakat, baik dalam bidang pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya, pendidikan, maupun peningkatan partisipasi warga perantau dalam pembangunan daerah.

Mereka menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian agar hubungan antara pemimpin dan masyarakat tetap dibangun di atas fondasi kepercayaan dan tanggung jawab.

“Kami tidak lupa. Kami hanya sedang menagih janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat. Sebab janji politik bukan untuk dikenang saat kampanye, tetapi untuk diwujudkan setelah kekuasaan diperoleh,” tutup M. Rafky Dt. Rajo Kuaso.MS

The post Kami Tidak Lupa”, Perkumpulan Minang Jakarta Kritik Gubernur DKI yang Dinilai Melupakan Janji Kampanye appeared first on Monitors.

Sekretaris Jenderal INKOMITRA, Muhammad Nur Usman, mengatakan pihaknya memahami posisi pemerintah yang saat ini masih menyelesaikan berbagai instrumen teknis sebelum Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sinkronisasi tata ruang, integrasi sistem perizinan, hingga penyelarasan aspek lingkungan merupakan tahapan penting yang memang harus diselesaikan untuk memastikan tata kelola tambang rakyat berjalan secara tertib dan berkelanjutan.

“INKOMITRA menghormati proses yang sedang dilakukan pemerintah. Legalisasi tambang rakyat memang harus dibangun di atas fondasi regulasi yang kuat agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus perlindungan terhadap lingkungan dan keselamatan kerja,” ujar Muhammad Nur Usman.

Ia menjelaskan bahwa sejak terbitnya PP Nomor 39 Tahun 2025, respons masyarakat terhadap skema legalisasi tambang rakyat cukup besar. Di berbagai daerah, kelompok penambang mulai membentuk koperasi dan badan hukum sebagai persiapan mengikuti mekanisme perizinan yang sedang disiapkan pemerintah.

Menurut data internal organisasi tersebut, saat ini telah terdapat ratusan koperasi pertambangan yang tergabung dalam jaringan INKOMITRA. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring banyaknya kelompok masyarakat yang sedang mengurus legalitas kelembagaan mereka.

Di Sumatera Barat, perkembangan proses legalisasi juga menunjukkan kemajuan. Dari ratusan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat yang diajukan pemerintah daerah, sebanyak 121 blok telah memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Namun hingga kini izin operasional bagi masyarakat belum dapat diterbitkan karena masih menunggu penyelesaian dokumen pengelolaan WPR yang menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Muhammad Nur Usman menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, semakin lama masa tunggu yang terjadi, semakin besar pula potensi munculnya ketidakpastian di tengah masyarakat yang telah menaruh harapan pada skema legalisasi yang dijanjikan pemerintah.

“Kami melihat ada harapan besar dari masyarakat untuk beralih ke sistem yang legal. Karena itu, percepatan penyelesaian regulasi menjadi penting agar semangat masyarakat yang sudah terbentuk tidak berubah menjadi keraguan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama reformasi tata kelola tambang rakyat adalah mengurangi praktik pertambangan tanpa izin melalui pendekatan pembinaan dan legalisasi. Oleh sebab itu, seluruh pihak perlu menjaga momentum yang sudah terbentuk sejak lahirnya PP Nomor 39 Tahun 2025.

Meski mendorong percepatan, INKOMITRA tetap mengajak masyarakat untuk menahan diri dan mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Organisasi tersebut menilai kepatuhan terhadap proses hukum menjadi faktor penting untuk menghindari persoalan baru di lapangan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap bersabar dan tidak mengambil langkah yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun benturan dengan aparat penegak hukum. Kami percaya pemerintah pusat memahami kondisi yang berkembang di daerah dan akan berupaya menyelesaikan seluruh tahapan ini dalam waktu yang secepat-cepatnya,” ujar Muhammad Nur Usman.

Menurutnya, keberhasilan program legalisasi tambang rakyat nantinya tidak hanya diukur dari jumlah izin yang diterbitkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan tata kelola pertambangan yang lebih aman, tertib, produktif, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan hidup.

Karena itu, INKOMITRA berharap penyelesaian instrumen teknis yang masih berada di tingkat pusat dapat segera dituntaskan sehingga tujuan besar menghadirkan pertambangan rakyat yang legal dan berkelanjutan dapat segera diwujudkan di berbagai daerah Indonesia.

(MS)

The post Sekjen INKOMITRA: Kepastian IPR Perlu Dipercepat Agar Antusiasme Masyarakat Tidak Surut appeared first on Monitors.

Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan pergantian pimpinan di lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional.

“Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangannya.

Sebelum ditunjuk sebagai Kepala BGN, Nanik S. Deyang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Selama masa kepemimpinan Dadan Hindayana sejak Agustus 2024, BGN didampingi oleh tiga wakil kepala, yakni Sony Sonjaya yang membidangi Operasional Pemenuhan Gizi, Lodewyk Pusung yang membidangi Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, serta Nanik S. Deyang yang membidangi Komunikasi Publik dan Investigasi.

Pergantian kepemimpinan di tubuh BGN terjadi di tengah sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam beberapa bulan terakhir, program tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang menimpa peserta didik penerima manfaat di berbagai daerah.

Rentetan insiden tersebut memicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi makanan yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai langkah penindakan, BGN melakukan pembekuan terhadap sejumlah SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data per 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang telah beroperasi sejak Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, sebanyak 8.182 unit tercatat telah dikenai sanksi pembekuan atau suspend.

Pemerintah berharap pergantian kepemimpinan ini dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

(MS

The post Prabowo Ganti Kepala BGN, Nanik S. Deyang Resmi Gantikan Dadan Hindayana appeared first on Monitors.

The purpose of fasting during Ramadan is to attain greater self-discipline, patience, and spirituality. Muslims believe that by abstaining from food and drink, they are able to focus more on their faith and connect with God on a deeper level. It is also believed that fasting during Ramadan helps to purify the soul and forgive sins.

In addition to fasting, Muslims also engage in extra acts of worship during Ramadan. They spend more time reading the Quran, attending prayer services, and performing acts of charity. This is also a time for Muslims to strengthen relationships with family and friends, as they gather for iftar, the breaking of the fast at sunset.

Ramadan is also a time for Muslims to reflect on their blessings and be grateful for what they have. It is a time to remember those who are less fortunate and to give to those in need. This is exemplified through the practice of zakat, which is the giving of a percentage of one’s wealth to the poor and needy.

The end of Ramadan is marked by the celebration of Eid al-Fitr, which is a joyous time for Muslims to come together and celebrate the completion of their fast. This is a time for forgiveness, reconciliation, and unity, as Muslims seek to strengthen their bonds with one another and with God.

The post Ramadan: A Month of Spiritual Reflection, Devotion, and Charity appeared first on Monitors.