The post Polda Sumbar Selidiki Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Kota Padang appeared first on Monitors.

Pemerintah Kabupaten Solok menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Pemkab Solok telah menyiapkan anggaran sebesar Rp370 juta guna mendukung peningkatan akses pendidikan bagi generasi muda, khususnya lulusan tingkat SLTA agar mampu menembus perguruan tinggi unggulan di dalam maupun luar negeri.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan yang digelar di Kayu Jao Resort, Jumat (17/7/2026), yang dihadiri Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I bersama jajaran Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya, Riko, yang bersama-sama membahas langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pendidikan generasi muda Kabupaten Solok.

Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I mengatakan, Pemerintah Kabupaten Solok tidak ingin pembangunan daerah hanya bertumpu pada sektor fisik semata, tetapi juga harus diimbangi dengan investasi jangka panjang melalui pembangunan sumber daya manusia.

“Kita sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp370 juta. Saat ini pemerintah daerah sedang mencari skema yang paling efektif dan efisien agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar H. Candra.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini juga tengah menjajaki berbagai bentuk kemitraan strategis dengan sejumlah pihak, mulai dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dunia usaha, sektor perbankan, lembaga filantropi, hingga para perantau asal Kabupaten Solok.

Skema kolaborasi tersebut dinilai penting agar program peningkatan akses pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan APBD, melainkan dapat berkembang melalui dukungan berbagai pemangku kepentingan.

H. Candra menegaskan, kualitas sumber daya manusia akan menjadi faktor utama dalam menentukan daya saing Kabupaten Solok di masa mendatang. Karena itu, pemerintah daerah berupaya membuka lebih banyak peluang bagi putra-putri daerah untuk memperoleh pendidikan terbaik.

“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Kemajuan daerah di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya hari ini,” katanya.

Pertemuan di Kayu Jao Resort tersebut diharapkan menjadi titik awal lahirnya berbagai program strategis di bidang pendidikan, termasuk penyusunan pola pembiayaan dan kemitraan yang berkelanjutan dalam mendukung akses pendidikan bagi generasi muda Kabupaten Solok.

Melalui dukungan anggaran serta sinergi dengan berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Solok optimistis dapat melahirkan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan daerah di masa depan.MS

The post H. Candra Dorong Lulusan SLTA Kabupaten Solok Tembus Kampus Unggulan, Pemkab Siapkan Anggaran Rp370 Juta appeared first on Monitors.

The post Mevrizal dan Kawan-Kawan Terpilih Pimpin KAHMI Sumbar Periode 2026-2031 appeared first on Monitors.

Gangguan distribusi air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Kubung selama lima hari terakhir mengungkap temuan mengejutkan. Tim teknis Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah menemukan dua gumpalan besar karung plastik yang menyumbat bagian dalam pipa transmisi Gantung Ciri.

Direktur Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah, Febri Fauza, S.Pt., M.M., mengatakan gangguan distribusi mulai terjadi sejak Sabtu (11/7/2026). Pada awalnya, petugas menduga penyebab gangguan berasal dari kebocoran pada beberapa sambungan pipa.

“Seluruh titik kebocoran sudah kami perbaiki, namun debit air menuju pelanggan tetap tidak kembali normal. Karena itu tim melakukan penelusuran menyeluruh terhadap jaringan transmisi,” ujar Febri, Rabu (15/7/2026).

Penelusuran dilakukan mulai dari sumber mata air Gantung Ciri hingga jalur transmisi sepanjang sekitar tujuh kilometer menuju Kecamatan Kubung. Tim teknis harus memeriksa satu per satu sambungan pipa, katup, hingga membuka beberapa titik jaringan yang melintasi medan berbukit dan cukup sulit dijangkau.

Dari hasil penyisiran tersebut, petugas menemukan dua gumpalan besar karung plastik yang tersangkut di dalam pipa dan menghambat aliran air menuju pelanggan.

“Selama beberapa hari terakhir petugas berjibaku menyusuri jaringan pipa. Hari ini kembali ditemukan gumpalan besar karung plastik yang tersangkut di dalam pipa dan menghambat aliran air menuju pelanggan,” katanya.

Menurut Febri, secara teknis keberadaan karung plastik berukuran besar di dalam jaringan transmisi merupakan kondisi yang tidak lazim. Pasalnya, pada sistem intake telah terpasang filter penyaring yang berfungsi menahan benda-benda berukuran besar agar tidak masuk ke dalam pipa.

“Kalau material yang terbawa aliran air paling hanya pasir halus atau partikel kecil. Karung plastik sebesar itu tidak mungkin bisa melewati filter yang ada di intake. Karena itu kami masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab pastinya,” jelasnya.

Akibat gangguan tersebut, sekitar 1.200 pelanggan terdampak, terutama di wilayah Rayon Perumahan KPM, Rayon Perumahan Rabo dan Tanah Lapang, serta Rayon Sawah Baliak dan Perumahan Hansela.

Meski demikian, Perumda memastikan tidak seluruh pelanggan mengalami penghentian layanan secara total. Selama proses perbaikan berlangsung, perusahaan melakukan rekayasa distribusi dengan memanfaatkan sumber air alternatif agar sebagian wilayah tetap memperoleh pasokan air bersih.

“Rayon Sawah Baliak dan Perumahan Hansela masih mendapatkan aliran air melalui sumber alternatif. Begitu juga Rayon Perumahan KPM yang tetap menerima pasokan hingga sekitar pukul 14.00 WIB,” ungkapnya.

Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah kini masih melakukan pendalaman terhadap penyebab masuknya karung plastik ke dalam jaringan transmisi. Perusahaan juga memastikan upaya normalisasi distribusi terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera pulih sepenuhnya.

Temuan tersebut sekaligus menjadi perhatian serius mengingat jaringan air bersih merupakan salah satu infrastruktur pelayanan dasar masyarakat. Evaluasi terhadap sistem pengamanan jaringan transmisi dinilai penting guna mencegah terulangnya gangguan serupa di masa mendatang.MS

The post 1.200 Pelanggan Terdampak, Perumda Tirta Solok Temukan Dua Karung Plastik di Pipa Transmisi appeared first on Monitors.

Dinamika implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Solok kembali berkembang. Di tengah proses penataan kepala sekolah definitif, muncul isu yang menjadi perbincangan di kalangan guru terkait dugaan adanya oknum yang mengklaim dapat membantu memperoleh jabatan kepala sekolah dengan imbalan sejumlah uang.

Isu tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I. Menurutnya, informasi tersebut tidak hanya diterimanya melalui pesan WhatsApp dari sejumlah kalangan, tetapi juga telah menjadi pembicaraan di lingkungan para pendidik.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Bupati terkait isu ini. Kami menghimbau seluruh ASN agar tidak percaya apabila ada oknum yang mengiming-imingi jabatan kepala sekolah dengan meminta sejumlah uang, baik yang mengatasnamakan saya, istri saya, Bupati maupun istri Bupati,” tegas H. Candra kepada MonitorS.

Ia mengaku prihatin jika dinamika implementasi Permendikdasmen justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi dan menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah.

“Saya juga sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Disdikpora untuk memberikan perhatian serius. Jika ada pegawai yang mencoba mengambil peluang dalam situasi ini, tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurut H. Candra, Pemerintah Kabupaten Solok saat ini tengah berupaya melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, termasuk di sektor pendidikan. Karena itu, isu-isu yang berpotensi mencederai semangat reformasi birokrasi harus dicegah sejak dini.

“Kami sangat malu atas rapor merah yang diberikan DPRD beberapa waktu lalu. Itu menjadi lecutan bagi kami untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan. Jangan sampai isu terkait penetapan kepala sekolah definitif justru semakin mempertegas persepsi buruk terhadap capaian kinerja pemerintah daerah,” katanya.

Ia kembali menegaskan agar seluruh ASN yang nantinya mengikuti proses penataan kepala sekolah tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan jabatan dengan mengatasnamakan pimpinan daerah.

“Kami ingin menjawab berbagai persoalan dengan kinerja yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penataan jabatan, kami akan mengacu pada prinsip meritokrasi. Segala bentuk patronase politik maupun penempatan jabatan harus sesuai kebutuhan organisasi dan indikator penilaian yang objektif,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok telah menyatakan bahwa implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 menjadi momentum untuk menata kepemimpinan sekolah dan mengurangi fenomena kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt).

Dewan Pendidikan Kabupaten Solok juga mengingatkan agar implementasi regulasi tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berbasis merit, serta terbebas dari praktik transaksional yang dapat merusak tujuan utama peningkatan kualitas tata kelola pendidikan.

Munculnya isu dugaan “mahar jabatan” di tengah proses implementasi regulasi tersebut menjadi pengingat bahwa pembenahan tata kelola pendidikan tidak hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses penataan.

Pemerintah Kabupaten Solok pun memastikan bahwa proses penetapan kepala sekolah definitif akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kebutuhan organisasi demi peningkatan mutu pendidikan di daerah.MS

The post Wabup Solok Tegaskan Tidak Ada Mahar Jabatan Kepsek, Minta ASN Abaikan Oknum Catut Nama Pimpinan Daerah appeared first on Monitors.

MONITORS|AROSUKA

Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Solok dan DPRD memperkuat pendapatan daerah melalui perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perhatian publik juga tertuju pada nasib salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Solok Nan Indah atau Solinda.

Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok, Senin (13/7/2026), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menegaskan bahwa perubahan Perda Pajak dan Retribusi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri serta memperkuat kepastian hukum dalam optimalisasi penerimaan daerah.

Namun di tengah semangat peningkatan PAD tersebut, Perumda Solinda justru menyisakan sejumlah pertanyaan. Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok, perusahaan daerah tersebut diketahui tidak lagi beroperasi sejak tahun 2021 dan laporan keuangannya belum diaudit sejak tahun buku 2011. Meski demikian, Solinda masih tercatat sebagai investasi permanen pemerintah daerah.

Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Solok pada Perumda Solinda tercatat sebesar Rp255,21 juta pada tahun 2023, turun menjadi Rp255,13 juta pada tahun 2024 dan kembali turun menjadi Rp255,08 juta pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian nilai investasi, sementara belum terlihat adanya kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Padahal secara historis, pemerintah daerah pernah menanamkan modal dan mengalihkan sejumlah aset kepada Solinda dengan nilai yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2,32 miliar, meliputi penyertaan modal awal, eks Badan Pengelola Dana Revolving, hibah aset Mini Market Solinda, aset eks PT Aripan Bumi Solinda dan aset lainnya.

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Bagaimana kondisi aset riil perusahaan saat ini? Apakah seluruh aset masih dikuasai? Mengapa laporan keuangan tidak diaudit selama lebih dari satu dekade? Dan yang tidak kalah penting, mampukah Solinda kembali dihidupkan untuk mendukung peningkatan PAD Kabupaten Solok?

Menariknya, di tengah kondisi mati suri tersebut, Perumda Solinda diketahui telah memiliki direktur utama baru pada tahun 2025. Langkah ini memunculkan harapan adanya upaya revitalisasi BUMD tersebut.

Di saat DPRD dan pemerintah daerah tengah melakukan berbagai langkah optimalisasi penerimaan daerah melalui penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi, keberadaan Perumda Solinda menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kembali peran BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah.MS

Bersambung…

Episode 2:

“Menelusuri Jejak Aset Solinda: Masih Ada atau Tinggal Catatan di Neraca?”

The post 14 Tahun Tanpa Audit, Apa yang Terjadi dengan Perumda Solinda? appeared first on Monitors.

Penetapan tiga tersangka dalam kasus dugaan fraud penyaluran kredit di PT Bank Nagari Cabang Pembantu (Capem) Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dinilai menjadi bukti nyata komitmen manajemen Bank Nagari dalam melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola perusahaan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat sebelumnya menetapkan tiga orang tersangka masing-masing berinisial REP, mantan pimpinan Bank Nagari Capem Siberut, HWH selaku petugas kredit, dan MS yang diduga berperan mencari data calon debitur.

Ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit konvensional dengan total plafon mencapai Rp50,335 miliar kepada 125 debitur. Penyidik menemukan adanya dugaan manipulasi data debitur, rekayasa dokumen, pemalsuan tanda tangan, serta penggunaan identitas masyarakat tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Kasus tersebut terungkap berawal dari hasil audit internal dan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.

Ketua BPI KPNPA RI Sumatera Barat, Hasnul, menilai langkah Direksi dan Komisaris Bank Nagari yang secara terbuka menyatakan komitmen menindaklanjuti seluruh temuan BPK serta mendukung proses hukum, patut diapresiasi.

“Penetapan tersangka ini jangan dipandang sebagai aib institusi semata. Justru ini merupakan bukti bahwa PT Bank Nagari memiliki komitmen serius untuk membenahi dan memperbaiki tata kelola perusahaan,” kata Hasnul, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, tidak semua lembaga memiliki keberanian membuka persoalan internal ke ranah hukum karena adanya kekhawatiran terhadap risiko reputasi. Namun, dalam perspektif tata kelola perusahaan yang baik, keberanian tersebut justru menunjukkan integritas institusi.

“Reputasi lembaga keuangan tidak dibangun dengan cara menutupi masalah, tetapi melalui keberanian menyelesaikan masalah secara terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Hasnul menegaskan bahwa fraud dalam sektor perbankan bukan sekadar pelanggaran administratif ataupun disiplin pegawai, melainkan telah memasuki ranah tindak pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data, hingga pemalsuan dokumen.

Menurutnya, langkah manajemen Bank Nagari menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum mengandung pesan yang jelas bahwa tidak ada toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan.

“Ini menunjukkan bahwa kepentingan institusi ditempatkan di atas kepentingan individu. Siapa yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegasnya.

Namun demikian, Hasnul juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisasi perbuatan oknum tertentu sebagai cerminan keseluruhan institusi.

“Jangan karena seekor tikus lalu satu lumbung dibakar. Jangan karena kesalahan segelintir oknum, kemudian kepercayaan terhadap Bank Nagari sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ikut diruntuhkan,” katanya.

Ia berpandangan, kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi seluruh insan perbankan untuk melakukan evaluasi dan memperkuat sistem pengendalian internal, mulai dari proses verifikasi kredit, fungsi audit internal, manajemen risiko, hingga penerapan budaya integritas dan zero tolerance terhadap fraud.

Hasnul juga menilai komitmen Direksi dan Komisaris Bank Nagari dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK merupakan implementasi nyata prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

“Institusi yang sehat bukanlah institusi yang tidak pernah menghadapi persoalan, melainkan institusi yang berani mengakui, memperbaiki, dan menindak setiap penyimpangan secara terbuka. Penetapan tersangka ini harus menjadi momentum reformasi tata kelola agar Bank Nagari semakin kuat, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat serta potensi penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus dugaan fraud di Bank Nagari Capem Siberut ini menjadi perhatian publik karena selain melibatkan nilai kredit yang cukup besar, perkara tersebut juga menjadi ujian bagi upaya pembenahan tata kelola dan penguatan sistem pengawasan di sektor perbankan daerah.

Komitmen Direksi dan Komisaris Bank Nagari untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK serta mendukung proses penegakan hukum dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bank milik daerah tersebut semakin sehat dan berdaya saing di masa mendatang.MS

The post Hasnul: Penetapan Tersangka Fraud Bank Nagari Bukti Komitmen Pembenahan Tata Kelola appeared first on Monitors.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Solok menyatakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memenuhi syarat formal dan material untuk ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan dalam laporan hasil pembahasan Bapemperda yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok di Arosuka, Senin (13/7/2026).

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Solok, Drs. Nazar Bakri, menyebutkan bahwa perubahan perda tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 900.1.13.1/3497/Keuda tanggal 22 Juni 2026.

“Berdasarkan evaluasi Kemendagri, terdapat beberapa penyempurnaan materi muatan yang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian tertuang dalam laporan Bapemperda.

Pembahasan perubahan perda dilakukan secara intensif antara Bapemperda DPRD Kabupaten Solok bersama tim pemerintah daerah yang dipimpin Pj Sekretaris Daerah Jefrizal, serta melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bagian Hukum Setdakab Solok, dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Rapat pembahasan sendiri dilaksanakan selama satu hari pada 3 Juli 2026 di Gedung Lama DPRD Kabupaten Solok.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengalami perubahan, yakni pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 45, Pasal 51, Pasal 58, Pasal 96 dan Pasal 130. Selain itu juga ditambahkan satu ketentuan baru, yakni Pasal 121A.

Selain perubahan terhadap beberapa pasal, Bapemperda bersama pemerintah daerah juga menyepakati pencantuman nilai rupiah secara definitif dalam Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagai bagian dari perubahan ranperda.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para wajib retribusi serta memperjelas dasar penetapan tarif pelayanan yang menjadi objek retribusi daerah.

Adapun dasar hukum pembahasan perubahan perda tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta sejumlah regulasi lainnya.

Bapemperda DPRD Kabupaten Solok dalam kesimpulannya menyatakan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memenuhi syarat untuk ditetapkan guna menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur pimpinan daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, camat, serta para undangan lainnya.

Dengan adanya perubahan perda ini, Pemerintah Kabupaten Solok diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendapatan daerah sekaligus memberikan kepastian regulasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. (MS)

The post Bapemperda DPRD Solok Selesaikan Pembahasan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah appeared first on Monitors.

The post Jenderal Intelijen Pimpin Ranah Minang, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy Resmi Nahkodai Polda Sumbar appeared first on Monitors.

The post Dodi Hendra Dipercaya Jadi Waketum PPNK Angkatan 72 Lemhannas RI, Kiprah Politik dan Organisasi Kian Diperhitungkan appeared first on Monitors.