Solok, MonitorS.id
Dalam catatan sejarah kekuasaan, selalu ada yang naik, bukan karena prestasi, tetapi karena kedekatan dengan penguasa.
Di era Epyardi Asda, nama satu ini melesat tajam, Layaknya Upin, Ipin dan Kak Ros, tak terpisahkan dari sang Kapiten.
Retni Humaira.
Dilantik jadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPRKPP pada 11 September 2023.
Sebelumnya, baru saja menjabat Kabid Pengelolaan Pendapatan BKD per 28 Juni.
Bayangkan saja kurang dari tiga bulan, langsung loncat ke kursi kepala dinas. Sungguh luar biasa tajam kariernya, Ketika dekat dengan kekuasaan. Tapi publik tentu tidak lupa Saat Jon Firman Pandu menjabat sebagai Wakil Bupati, Retni Humaira justru memblokir nomornya.
Ya, memblokir. Padahal saat itu, Retni Humaira menjabat pula sebagai Sekretaris TP PKK Kabupaten Solok.
Kini, arah angin berubah JFP–Candra menang dalam Pilkada. Dan seolah tak pernah terjadi apa-apa, manuver-manuver pun dimulai.
Mendekat, Menjilat. Agar jabatan tetap aman. Tapi publik bertanya: Apakah jabatan adalah warisan?
Apakah “menyenangkan penguasa” lebih penting dari akuntabilitas?
Kini, rakyat Badarai Kabupaten Solok bertanya: Apakah Jon Pandu dan Candra akan tetap mempertahankan Retni Humaira?
Apakah mereka akan berpihak pada rakyat, Atau justru melindungi orang-orang yang dulu terang-terangan memusuhi mereka?
Publik menyorot: Hanya PPTK, bendahara, dan kepala dinas yang tahu isi anggaran?
Ada apa dengan ini? Mengapa transparansi justru dikunci rapat?
Lihat saja gaya hidup kantor DPRKPP hari ini. Mewah, Semua yang masuk harus fingerprint. Bukan keamanan data yang jadi sorotan, melainkan dugaan bahwa pengelolaan anggaran terlalu tertutup.
Inilah ujian kepemimpinan JFP–Candra. Apakah mereka benar-benar membawa perubahan? Atau hanya mengganti aktor, tapi tetap memainkan naskah lama, Di mana penjilat berjaya, dan rakyat hanya jadi penonton?
Menarik untuk ditunggu, Apakah JFP–Candra akan bersama rakyat, atau bersama para penjilat kekuasaan?
(TIM RED)
340 total views, 1 views today
