Solok, MonitorS.id
Dua orang telah ditahan. Negara dirugikan hampir Rp1 miliar. Tapi satu nama yang berada di pusaran kekuasaan saat proyek dijalankan masih melenggang bebas. Namanya: Armen AP, kini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok, yang pada 2020 menjabat sebagai Kepala BPBD dan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek pengaman sungai Batang Kapalo Koto, Kabupaten Solok.
Dua Ditahan, Satu Tak Tersentuh.
Pada Rabu, 23 Juli 2025, Kejaksaan Negeri Cabang Alahan Panjang resmi menahan AV, pejabat di BPBD Kabupaten Solok, dan L, seorang kontraktor dari CV Tridinamik Karya. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur pengendali banjir. Kerugian negara hampir mencapai Rp1 miliar.
Namun dalam struktur proyek tersebut, Armen AP tercatat sebagai pengguna anggaran utama. Dokumen perencanaan, persetujuan anggaran, hingga penandatanganan SPJ melewati meja dan tanda tangannya. Tapi hingga kini, namanya belum disebut dalam proses hukum. Apakah ia benar-benar bersih? Atau hanya terlindung oleh sistem?
Skandal Etika yang Tak Pernah Usai
Nama Armen bukan baru sekali menjadi sorotan publik. Pada Mei 2023, sebuah rekaman CCTV yang viral memperlihatkan dirinya tengah memarahi seorang staf perempuan bernama Dina secara kasar dan merendahkan. Namun alih-alih ditegur, justru Dina yang mendapat sanksi.
“Ini bukan sekadar marah pimpinan. Ini perundungan di kantor pemerintahan,” tulis aktivis perempuan Kabupaten Solok dalam pernyataan sikap mereka saat itu.
Sayangnya, Pemerintah Kabupaten Solok tidak pernah mengeluarkan klarifikasi resmi atas insiden ini. Armen tetap menjabat, seolah tak tersentuh. Di bawah kepemimpinan Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Candra, publik bertanya: siapa yang dilindungi dan siapa yang dikorbankan?
Misteri Kebocoran PAD di Sektor Pariwisata
Di sisi lain, sorotan juga datang dari sektor pariwisata. Tim MonitorS.id menerima laporan dan testimoni dari masyarakat serta pelaku wisata mengenai praktik pungutan liar di sejumlah objek wisata yang dikelola pemda, seperti Alahan Panjang Resort dan Dermaga Singkarak.
“Kami dipungut Rp10.000 per motor. Tidak ada karcis, tidak ada petugas berseragam. Hanya duduk di pos kecil, lalu uang itu hilang entah ke mana,” ujar wisatawan asal Jambi.
Lebih lanjut, sumber internal menyebut bahwa penyewaan kamar penginapan milik pemerintah juga tidak tercatat secara resmi. Kuat dugaan pengunjung menginap, tapi tak ada bukti pembayaran. Tidak ada tiket, tidak ada kwitansi. PAD yang seharusnya masuk kas daerah, diduga “dialihkan” ke jalur yang tidak bisa ditelusuri.
Jika ini dibiarkan, bukan lagi kelalaian administratif, tapi dugaan kejahatan terorganisir. Dan lebih parah, sejumlah pejabat mengetahui hal ini, namun memilih diam.
Kemana Larinya Uang Rakyat Solok?
Selama bertahun-tahun, PAD dari sektor pariwisata cenderung stagnan, meski jumlah kunjungan terus meningkat. Berdasarkan catatan, ada dugaan laporan keuangan Disparbud tidak menyertakan detail transaksi di tiap objek wisata, bahkan permintaan informasi publik dari warga sering kali tak direspons.
“Kalau tak transparan, bagaimana publik bisa percaya uang mereka digunakan dengan benar?” ujar aktivis antikorupsi lokal.
Panggilan Sejarah bagi Pemerintah Kabupaten Solok
Kini, masyarakat Badarai dan seluruh warga Kabupaten Solok menunggu langkah nyata dari para pemimpin daerah. Bupati Jon Pandu dan Wakil Bupati Candra menghadapi panggilan sejarah: apakah berpihak pada rakyat atau tetap memberi tempat bagi pejabat yang diduga merusak kepercayaan publik.
Armen AP mungkin belum tersentuh hukum hari ini. Tapi masyarakat terus mencatat. Setiap tindakan, setiap pengabaian, setiap pelanggaran yang ditutup-tutupi. Keadilan bisa lambat, tapi ia tidak akan berhenti.
(TIM RED 01)
273 total views, 1 views today
