Padang – MonitorS.
Jalan Khatib Sulaiman, Senin (1/9/2025), menjadi saksi bagaimana ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat Sumatera Barat turun ke jalan. Dari mahasiswa, pengemudi ojek daring, hingga organisasi masyarakat, mereka bergerak dalam satu irama: menyuarakan keresahan yang lama dipendam.
Sekitar pukul 15.12 WIB, konvoi massa dari arah Universitas Bung Hatta dan Jalan Hamka (Airtawar) tiba di depan Gedung DPRD Sumbar. Aparat keamanan sudah bersiaga sejak siang: lebih dari 1.300 personel polisi, TNI, dan Satpol PP mengawal jalannya aksi.
Langkah antisipasi pun terasa hingga ruang kelas. Pemerintah Kota Padang, sehari sebelumnya (31/8), menginstruksikan PAUD hingga SMP belajar dari rumah. SMA tetap buka, tapi diimbau jangan ikut aksi. Kota seakan berhenti sejenak, menunggu gelombang aspirasi yang datang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di panggung orasi, suara massa membentuk daftar tuntutan yang tak main-main; Pembenahan anggota DPR. Pengesahan RUU Perampasan Aset. Reformasi total Polri dan Transparansi kasus tewasnya driver ojek daring yang tertabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta, pekan lalu.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, bersama delapan fraksi, akhirnya menandatangani surat tuntutan massa. Ia berjanji aspirasi itu akan disampaikan ke pusat. Bahkan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, turun langsung, membaur dengan massa. Sebuah gestur yang jarang terjadi di panggung politik lokal.
Menjelang pukul 17.33 WIB, massa bubar dengan tertib. Tanpa pecah kaca, tanpa gas air mata. Anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra mengapresiasi jalannya aksi: “Ini contoh bagaimana penyampaian aspirasi bisa dilakukan sesuai aturan dan tetap menjaga ketertiban.”
Malam harinya, Kota Padang kembali normal. Lalu lintas lancar, lampu jalan kembali hanya menyala untuk warga biasa. Tapi gema tuntutan siang itu jelas tidak padam.
MonitorS memcatat, aksi 1 September 2025 di Padang adalah demo damai dengan pesan keras bahwa rakyat masih punya cara menyampaikan aspirasi, dan DPRD dipaksa mendengar.
Pertanyaannya: Apakah penandatanganan tuntutan DPRD hanya sekadar simbol, atau benar-benar sampai ke pusat?
Apakah RUU Perampasan Aset akan segera digolkan, atau lagi-lagi jadi komoditas politik?
Bagaimana aparat menjawab sorotan publik setelah jatuhnya korban di Jakarta?
Bagi MonitorS, aksi ini bukan selesai saat massa bubar. Justru di situlah investigasinya dimulai. Karena sejarah selalu mencatat: demo besar bisa berakhir damai, tapi bisa juga jadi awal perubahan.
(TIM RED*01)
