Kerinci MonitorS.Id

Ratusan demonstran dari Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, hari ini mengepung kantor Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, sejak pukul 09:00 WIB. Aksi protes yang berlangsung menarik perhatian banyak pihak, dan memiliki latar belakang yang rumit.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Para demonstran ini terdiri dari honorer dan peserta tes seleksi PPPK tahun 2023 lalu. Mereka terpaksa melakukan penyegelan terhadap kantor BKPSDM/BKD yang dipimpin oleh Efrawadi. Pemicu dari kemarahan mereka adalah dugaan kecurangan dalam proses kelulusan tes PPPK yang berakar pada dua Dinas, yaitu BKD dan Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh Murison.

Berdasarkan pantauan media pada hari Kamis (18/01/2024), para demonstran semakin memanas karena absennya kedua Kadis tersebut dalam menghadapi protes mereka. Salah seorang di antara mereka mengungkapkan,

“Kami berharap bahwa kedua Kadis, Efrawadi dan Murison, harus menunjukkan transparansi dan integritas dalam proses perekrutan peserta tes yang diduga penuh dengan kecurangan. Ini sudah tiga kali kami melakukan aksi demonstrasi, namun hingga kini belum ada kejelasan yang diberikan oleh kedua Dinas tersebut maupun oleh Pj Bupati Kerinci. Dalam hasil seleksi akhir yang menentukan kelulusan PPPK di Kabupaten Kerinci, terdapat indikasi kuat terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).”

Mengkhawatirkan, ini merupakan kali ketiga aksi unjuk rasa PPPK Kerinci yang dilakukan di Kantor Bupati Kerinci dan di DPRD Kerinci, namun Kepala BKD dan Kadis Pendidikan tetap tidak muncul ke permukaan.

Ketidakjelasan terkait investigasi oleh Pansus DPRD mengenai dugaan kecurangan ini telah memicu kemarahan demonstran, yang akhirnya memutuskan untuk melakukan penyegelan terhadap kantor BKPSDM Kabupaten Kerinci.

Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Honorer ini dengan tegas meminta DPRD sebagai wakil rakyat Kerinci, Asraf sebagai PJ Bupati Kerinci, Kepala BKPSDM, dan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan kejelasan dan solusi atas kontroversi PPPK di Kabupaten Kerinci yang telah mencuri perhatian nasional.

Setelah berhasil menyegel kantor BKPSDM, demonstran melanjutkan tindakan mereka dengan menyegel kantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah Siulak. Peristiwa memalukan ini mungkin menjadi yang pertama kalinya terjadi di Kerinci, dan ini bukanlah masalah yang dapat diabaikan oleh masyarakat setempat maupun di Kota Sungai Penuh, umumnya di Provinsi Jambi.

Pada saat berita ini dipublikasikan, PJ Bupati Kerinci, Kepala BKD, dan Kadis Pendidikan masih belum dapat dihubungi, meninggalkan pertanyaan besar mengenai bagaimana pemerintah setempat akan menangani tuntutan dan kemarahan dari Aliansi Honorer ini.

SHM