MONITORS.ID | Kabupaten Solok
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, meminta Pemerintah Kabupaten Solok segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih membayangi kawasan Alpha Resort Alahan Panjang, mulai dari sengketa tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU), tata kelola aset daerah, hingga polemik keberadaan gerbang utama yang berada pada akses jalan penghubung Jorong Taluak Dalam–Jorong Taratak Galundi, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti.
Menurut Hafni, persoalan tersebut seharusnya tidak lagi dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memengaruhi kepastian hukum, pengelolaan aset daerah, serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.
“Semenjak tahun 2019 saya berada di Komisi III, kami sudah meminta kepada pemerintah daerah melalui DPRKPP, Dinas Pariwisata, bidang aset, hingga Asisten Sekretariat Daerah untuk menyelesaikan konflik Alpha Resort. Yang kami dorong bukan hanya soal status tanah, tetapi juga bagaimana pengelolaannya dilakukan secara akuntabel,” ujar Hafni kepada MONITORS.ID, Senen (6/7).
Ia mengaku secara konsisten menyampaikan berbagai kritik dalam setiap pembahasan terkait kawasan Alpha Resort, termasuk kepada kepala dinas yang saat ini membidangi pengelolaan kawasan tersebut.
“Termasuk dengan kepala dinas yang baru, saya termasuk yang paling sering mengingatkan agar persoalan ini segera dituntaskan,” katanya.
Menurut Hafni, penyelesaian konflik harus diawali dengan kepastian status hukum lahan. Ia menegaskan, apabila berdasarkan data dan dokumen yang sah tanah tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Solok, maka pemerintah harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat yang mengajukan klaim hak ulayat.
Sebaliknya, apabila fakta hukum menunjukkan lahan tersebut merupakan tanah masyarakat adat atau kaum yang memiliki hak, maka pemerintah juga harus menghormati hasil penyelesaian tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau memang itu tanah pemerintah daerah, bicarakan baik-baik dengan masyarakat lokal yang melakukan klaim. Tetapi kalau memang terbukti itu tanah masyarakat kaum, maka harus dikembalikan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Untuk mengakhiri polemik yang telah berlangsung cukup lama, Hafni mengusulkan pembentukan tim atau satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan seluruh pihak terkait.
Menurutnya, tim tersebut harus bertugas melakukan inventarisasi seluruh persoalan, menelusuri dokumen historis, menghimpun sumber data yang masih hidup, membangun komunikasi dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN), niniak mamak, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang memahami sejarah penguasaan kawasan tersebut.
Ia menekankan bahwa proses penyelesaian harus dibangun di atas data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan asumsi atau kepentingan sepihak.
“Pendekatannya harus berbasis data, saling menghargai posisi masing-masing pihak, termasuk membuka ruang dialog secara elegan dengan pihak-pihak yang saat ini mengajukan gugatan ataupun klaim,” ujarnya.
Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Hafni menilai pemerintah perlu menghadirkan pihak ketiga yang netral sebagai penengah, termasuk melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) maupun lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik secara objektif.
Di sisi lain, Hafni juga menilai persoalan gerbang utama Alpha Resort yang berada pada akses jalan penghubung masyarakat perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kawasan. Menurutnya, pengembangan destinasi wisata harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang menggunakan jalan tersebut sebagai akses utama menuju permukiman, lahan pertanian, dan berbagai fasilitas umum.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan memperpanjang polemik, tetapi menghadirkan solusi yang memberikan kepastian hukum, menjaga kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan aset daerah benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberi manfaat bagi daerah,” pungkas Hafni.MS
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
