Jakarta MonitorS id
Mengetahui adanya pelaporan ke KPK, Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar mengaku sudah tahu bahwa dirinya akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra, beberapa hari sebelumnya.
Epyardi justru menuding, ada sekelompok orang yang ingin berbuat jahat untuk menjatuhkan, memfitnah dan menzalimi dirinya.
“Ada sekelompok orang jahat yang berasal dari partai tertentu yang berusaha menyerang saya dari segala lini. Mereka memiliki niat jahat dan berbuat zalim kepada saya. Bukti-bukti bagaimana mereka ingin menzalimi saya itu, sudah saya kantongi,” ujarnya, seperti dikutip dari sumbarkita.id.
Epyardi Asda juga mengatakan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, hanyalah aktor yang sengaja disuruh maju, dan memainkan peran dari kelompok tersebut. Menurutnya, sang “sutradara” tidak akan muncul ke permukaan dan hanya membuat skenario.
“Ketua DPRD (Dodi Hendra), hanya sebagai aktor yang disuruh maju. Sementara, sutradara tak akan muncul ke permukaan dan hanya membuat skenario. Begitulah kelompok tersebut.
Jadi biarkan saja. Lebih baik saya fokus membangun Kabupaten Solok untuk lebih baik,” ucap Epyardi yang mengaku saat dilaporkan ke KPK itu, dirinya sedang berada di Kantor Bappenas, Jakarta.
Epyardi Asda sebelumnya pernah diperiksa oleh KPK RI sebagai saksi korupsi proyek-proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 29 Maret 2016. Saat itu, ayah kandung dari Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Athari Gauthi Ardi tersebut, adalah Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Laporan Dodi Hendra ke KPK RI, langsung viral di media-media nasional, televisi nasional, Sumbar, hingga Kabupaten Solok. Inilah kali pertama di Kabupaten Solok dan Sumbar, seorang Ketua DPRD melaporkan seorang Bupati ke lembaga anti rasuah, KPK RI. Sontak saja, hal ini menjadi pembicaraan hangat di Kabupaten Solok dan Sumbar. Demikian juga dengan kalangan perantau.
Dodi juga mengungkapkan bahwa dirinya juga akan melaporkan sejumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Solok ke sejumlah institusi. Seperti ke Mabes Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ombudsman dan institusi lainnya.
Red 01 Syt
173 total views, 2 views today
