JAKARTA, Monitors, – Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6) malam.
Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan pergantian pimpinan di lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional.
“Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelum ditunjuk sebagai Kepala BGN, Nanik S. Deyang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Selama masa kepemimpinan Dadan Hindayana sejak Agustus 2024, BGN didampingi oleh tiga wakil kepala, yakni Sony Sonjaya yang membidangi Operasional Pemenuhan Gizi, Lodewyk Pusung yang membidangi Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, serta Nanik S. Deyang yang membidangi Komunikasi Publik dan Investigasi.
Pergantian kepemimpinan di tubuh BGN terjadi di tengah sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam beberapa bulan terakhir, program tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang menimpa peserta didik penerima manfaat di berbagai daerah.
Rentetan insiden tersebut memicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi makanan yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai langkah penindakan, BGN melakukan pembekuan terhadap sejumlah SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data per 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang telah beroperasi sejak Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, sebanyak 8.182 unit tercatat telah dikenai sanksi pembekuan atau suspend.
Pemerintah berharap pergantian kepemimpinan ini dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
(MS
