Solok, Monitors – Di tengah berbagai program percepatan pembangunan yang terus digaungkan pemerintah, sejumlah nagari di Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, hingga kini masih bergulat dengan persoalan mendasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Akses jalan yang terbatas, layanan kesehatan yang sulit dijangkau, sarana pendidikan yang belum memadai, hingga minimnya infrastruktur penunjang ekonomi membuat sebagian masyarakat Tigo Lurah masih hidup dalam kondisi yang identik dengan kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Potret ketertinggalan tersebut terlihat jelas di Nagari Garabak Data. Hingga hari ini, nagari yang berada di kawasan pedalaman Kabupaten Solok itu belum menikmati jalan beraspal. Saat musim hujan tiba, akses utama masyarakat berubah menjadi jalan tanah berlumpur yang sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Kondisi itu memaksa masyarakat mengambil langkah yang mungkin sulit dibayangkan oleh warga di daerah lain. Selama kurang lebih empat tahun terakhir, warga secara swadaya mengumpulkan dana untuk membeli bahan bakar alat berat, menyediakan konsumsi bagi operator, bahkan bergotong royong mempertahankan akses jalan agar tetap bisa dilalui.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah empat tahun masyarakat patungan solar, beras untuk konsumsi pekerja, dan sumbangan warga lainnya agar jalan tetap bisa dibuka. Kalau tidak seperti itu, akses masyarakat bisa putus,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Menurut keterangan warga, akses menuju Nagari Garabak memiliki panjang sekitar 15 kilometer dengan tiga jembatan yang harus dilalui. Sementara dari Talang Babungo menuju Garabak berjarak sekitar 27 kilometer. Medan yang berat serta kondisi geografis yang didominasi perbukitan dan kawasan hutan membuat biaya pembangunan maupun pemeliharaan jalan menjadi tidak mudah.
Selama ini masyarakat mengandalkan satu unit excavator yang ditempatkan di wilayah tersebut untuk membuka badan jalan, membersihkan material longsor, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat cuaca ekstrem. Alat berat tersebut menjadi tumpuan harapan masyarakat agar jalur penghubung antarwilayah tetap dapat digunakan.
Namun bagi masyarakat, keberadaan satu unit alat berat saja tidak cukup untuk menjawab persoalan besar yang mereka hadapi selama bertahun-tahun.
Bagi warga Tigo Lurah, persoalan yang dihadapi bukan hanya soal jalan rusak. Keterbatasan akses juga berdampak langsung terhadap sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya. Anak-anak harus menempuh perjalanan panjang menuju sekolah. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan sering menghadapi kesulitan transportasi. Sementara hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama warga harus menanggung biaya angkut yang jauh lebih mahal dibanding daerah lain.
Sejumlah tokoh pemuda dan tokoh masyarakat menilai bahwa pembangunan di kawasan Tigo Lurah memerlukan pendekatan yang lebih serius dan terintegrasi. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi menyusun program jangka panjang untuk mengatasi akar persoalan keterisolasian wilayah tersebut.
“Kami tidak hanya membutuhkan alat berat. Kami membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang memadai, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, fasilitas pendidikan yang lebih baik, dan dukungan ekonomi agar masyarakat bisa berkembang,” ujar salah seorang tokoh pemuda.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hingga pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap percepatan pembangunan kawasan Tigo Lurah. Mereka menilai wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang cukup besar, namun belum berkembang optimal akibat keterbatasan infrastruktur dasar.
Harapan masyarakat juga tertuju kepada Bupati Solok, Jon Firman Pandu, yang sebelumnya pernah menyatakan komitmennya untuk memperhatikan wilayah-wilayah terpencil dan daerah yang masih mengalami keterisolasian. Saat persoalan akses jalan di kawasan pedalaman Kabupaten Solok sempat menjadi perhatian publik, Jon Firman Pandu menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pembangunan yang merata.
Pernyataan itu hingga kini masih diingat oleh masyarakat Tigo Lurah. Mereka berharap komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui langkah-langkah nyata yang mampu mempercepat pembangunan kawasan pedalaman dan mengeluarkan Tigo Lurah dari stigma daerah tertinggal.
Bagi masyarakat, pembangunan bukan hanya tentang membangun jalan atau jembatan semata. Pembangunan adalah tentang membuka akses masa depan bagi generasi muda, menghadirkan pelayanan kesehatan yang layak, menurunkan biaya ekonomi masyarakat, serta memastikan setiap warga Kabupaten Solok memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
Empat tahun swadaya telah menunjukkan bahwa masyarakat Tigo Lurah tidak pernah menyerah. Mereka telah membuktikan semangat gotong royong dan kemandirian dalam mempertahankan akses kehidupan. Namun di balik itu semua, tersimpan satu harapan yang terus mereka tunggu hingga hari ini: hadirnya negara melalui kebijakan dan pembangunan yang nyata.
Sebab bagi masyarakat Tigo Lurah, keluar dari status 3T bukan sekadar target pembangunan daerah, melainkan jalan menuju keadilan yang selama ini mereka dambakan.
(MS)
