MONITORS | Arosuka – Banyaknya jabatan strategis yang hingga saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok menjadi perhatian sejumlah kalangan. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berimplikasi pada efektivitas tata kelola pemerintahan, kepastian jenjang karier aparatur sipil negara (ASN), serta kualitas pelayanan publik.
Ketua Umum Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Solok, Alfi Rahman, menilai fenomena tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama karena berpotensi menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Plt merupakan mekanisme yang sah dalam sistem pemerintahan untuk mengisi kekosongan jabatan secara sementara. Namun, apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terjadi pada sejumlah posisi strategis secara bersamaan, hal itu dapat menjadi indikasi perlunya pembenahan dalam proses penataan birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Plt adalah solusi sementara, bukan tujuan akhir. Karena itu ketika jumlahnya semakin banyak dan berlangsung dalam jangka waktu panjang, tentu publik akan mempertanyakan bagaimana proses perencanaan kebutuhan SDM dan penataan organisasi yang sedang berjalan,” kata Alfi Rahman kepada Monitors.
Ia menjelaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kebutuhan pejabat struktural seharusnya dapat diproyeksikan jauh sebelum terjadi kekosongan jabatan. Masa pensiun ASN, kebutuhan organisasi, hingga pengembangan kompetensi aparatur merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang idealnya dipersiapkan secara berkelanjutan.
“Dalam birokrasi terdapat konsep manajemen talenta dan sistem merit. Artinya, organisasi harus mampu menyiapkan calon-calon pemimpin birokrasi sebelum jabatan itu kosong. Ketika kekosongan terjadi dan tidak tersedia pejabat definitif yang siap mengisi, tentu hal tersebut layak menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Alfi menilai banyaknya jabatan Plt juga dapat memengaruhi persepsi ASN terhadap kepastian jenjang karier di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurutnya, ASN membutuhkan kepastian bahwa promosi dan pengembangan karier dilaksanakan berdasarkan kompetensi, kinerja, serta mekanisme yang transparan. Kepastian tersebut penting untuk menjaga motivasi dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Dalam organisasi yang sehat, ASN perlu melihat adanya jalur karier yang jelas. Kepastian itu penting untuk menjaga semangat kerja dan kepercayaan terhadap sistem birokrasi yang berlaku,” katanya.
Selain itu, Alfi menegaskan bahwa keberadaan pejabat definitif memiliki peran penting dalam memperkuat kepemimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Selain menjalankan fungsi administratif, birokrasi juga dituntut mampu mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan.
“Pemerintahan tidak hanya membutuhkan administrasi yang tertib, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan yang kuat dalam menggerakkan organisasi. Karena itu keberadaan pejabat definitif menjadi penting agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa perhatian masyarakat saat ini tidak lagi terfokus pada dinamika politik pasca-Pilkada. Fokus publik, menurutnya, adalah pada kemampuan pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang dinilai masyarakat hari ini bukan lagi siapa yang menang atau kalah dalam Pilkada. Yang dinilai adalah hasil kerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan sejauh mana birokrasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
SEMMI Kabupaten Solok berharap Pemerintah Kabupaten Solok dapat mempercepat proses pengisian jabatan definitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga struktur organisasi pemerintahan memiliki kepastian kepemimpinan yang lebih kuat dan efektif.
Menurut Alfi, percepatan penataan birokrasi tidak hanya penting bagi kepentingan internal pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
(MS)
