AROSUKA, Monitors ,– Pasca pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 59 Pejabat Administrator (Eselon III) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok pada Senin, 22 Juni 2026, perhatian publik mulai bergeser kepada satu posisi strategis yang dinilai akan sangat menentukan arah birokrasi dan pembangunan daerah ke depan, yakni jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Solok.
Di berbagai ruang diskusi publik, kalangan ASN, tokoh masyarakat, hingga pengamat pemerintahan mulai memperbincangkan figur-figur yang dinilai layak menduduki jabatan tertinggi dalam struktur birokrasi daerah tersebut. Dari sejumlah nama yang beredar, dua figur senior birokrasi yang paling sering disebut memiliki peluang besar adalah Muhammad Djoni, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, dan Evia Fifi Fortuna, S.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok.
Kedua nama tersebut bukan sosok baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Mereka merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah melewati berbagai dinamika pemerintahan dan tetap dipercaya memegang jabatan strategis pada beberapa periode kepemimpinan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Muhammad Djoni dikenal sebagai birokrat dengan latar belakang pemerintahan yang kuat. Alumni STPDN angkatan 2000 itu pernah dipercaya menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah sebelum memimpin Dinas Perhubungan. Pengalaman tersebut membuatnya memiliki pemahaman yang cukup lengkap mengenai tata kelola pemerintahan, manajemen keuangan daerah, penganggaran, hingga koordinasi pelaksanaan program pembangunan.
Dalam perjalanan kariernya, Muhammad Djoni juga dikenal sebagai salah satu pejabat yang mampu menjaga stabilitas organisasi dan mempertahankan kepercayaan pimpinan daerah pada tiga era pemerintahan yang berbeda, mulai dari masa Bupati Gusmal dan Wakil Bupati Yulfadri Nurdin, dilanjutkan pada era Bupati Epyardi Asda dan Wakil Bupati Jon Firman Pandu, hingga pemerintahan Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Candra saat ini.
Modal pengalaman tersebut menjadi nilai penting mengingat seorang Sekda dituntut tidak hanya memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam menjalankan kebijakan kepala daerah.
Sementara itu, Evia Fifi Fortuna membawa kekuatan yang berbeda. Birokrat perempuan senior ini dikenal memiliki pengalaman panjang di sektor pembangunan fisik dan infrastruktur. Kariernya banyak ditempa melalui dinas-dinas teknis yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.
Ia pernah memimpin Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, hingga kemudian dipercaya memimpin Dinas PUPR Kabupaten Solok. Pengalaman tersebut membuatnya memahami secara mendalam persoalan pembangunan wilayah, konektivitas infrastruktur, penataan ruang, kawasan permukiman, hingga koordinasi proyek-proyek strategis daerah.
Dalam berbagai kesempatan, Fifi Fortuna juga terlibat aktif membangun sinergi dengan pemerintah pusat dan anggota DPR RI untuk memperjuangkan dukungan program pembangunan bagi Kabupaten Solok. Kemampuan menjembatani kepentingan daerah dengan pemerintah yang lebih tinggi menjadi salah satu modal yang dinilai penting dalam menjawab kebutuhan pembangunan saat ini.
Meski demikian, diskusi mengenai calon Sekda sesungguhnya tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang paling senior atau paling lama menjabat. Yang jauh lebih substansial adalah siapa yang paling mampu menjawab tantangan Kabupaten Solok ke depan.
Saat ini pemerintah daerah menghadapi sejumlah agenda besar yang membutuhkan koordinasi birokrasi yang kuat. Mulai dari percepatan pembangunan kawasan Tigo Lurah pasca terbitnya izin pinjam pakai kawasan hutan, optimalisasi aset daerah yang belum produktif, penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem merit ASN, hingga upaya mempercepat realisasi program pembangunan agar tidak menimbulkan SiLPA yang besar di akhir tahun anggaran.
Dalam konteks tersebut, posisi Sekda memiliki peran sentral. Sekda bukan hanya kepala administrasi pemerintahan, tetapi juga dirigen yang mengoordinasikan seluruh OPD agar bergerak dalam satu irama pembangunan. Kemampuan membangun kolaborasi, menyelesaikan hambatan lintas sektor, mengendalikan pelaksanaan program, serta memastikan visi kepala daerah diterjemahkan menjadi hasil nyata di lapangan menjadi ukuran utama keberhasilan seorang Sekda.
Karena itu, proses penentuan Sekda definitif diharapkan benar-benar mengedepankan prinsip merit, kompetensi, integritas, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi pemerintahan daerah. Publik tentu berharap figur yang terpilih nantinya bukan hanya mampu menjaga stabilitas birokrasi, tetapi juga menjadi motor penggerak reformasi tata kelola pemerintahan dan akselerasi pembangunan Kabupaten Solok.
Pada akhirnya, siapapun yang dipercaya menduduki kursi Sekda definitif, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Masyarakat menunggu lahirnya sosok pemimpin birokrasi yang mampu mengurangi ego sektoral, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, mempercepat pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bursa Sekda mungkin sedang menghangat, namun yang lebih penting adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Solok mampu menghadirkan figur terbaik yang dapat menjawab tantangan daerah hari ini dan masa depan.
MS
