MONITORS|PADANG
Penetapan tiga tersangka dalam kasus dugaan fraud penyaluran kredit di PT Bank Nagari Cabang Pembantu (Capem) Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dinilai menjadi bukti nyata komitmen manajemen Bank Nagari dalam melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola perusahaan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat sebelumnya menetapkan tiga orang tersangka masing-masing berinisial REP, mantan pimpinan Bank Nagari Capem Siberut, HWH selaku petugas kredit, dan MS yang diduga berperan mencari data calon debitur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit konvensional dengan total plafon mencapai Rp50,335 miliar kepada 125 debitur. Penyidik menemukan adanya dugaan manipulasi data debitur, rekayasa dokumen, pemalsuan tanda tangan, serta penggunaan identitas masyarakat tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Kasus tersebut terungkap berawal dari hasil audit internal dan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
Ketua BPI KPNPA RI Sumatera Barat, Hasnul, menilai langkah Direksi dan Komisaris Bank Nagari yang secara terbuka menyatakan komitmen menindaklanjuti seluruh temuan BPK serta mendukung proses hukum, patut diapresiasi.
“Penetapan tersangka ini jangan dipandang sebagai aib institusi semata. Justru ini merupakan bukti bahwa PT Bank Nagari memiliki komitmen serius untuk membenahi dan memperbaiki tata kelola perusahaan,” kata Hasnul, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, tidak semua lembaga memiliki keberanian membuka persoalan internal ke ranah hukum karena adanya kekhawatiran terhadap risiko reputasi. Namun, dalam perspektif tata kelola perusahaan yang baik, keberanian tersebut justru menunjukkan integritas institusi.
“Reputasi lembaga keuangan tidak dibangun dengan cara menutupi masalah, tetapi melalui keberanian menyelesaikan masalah secara terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Hasnul menegaskan bahwa fraud dalam sektor perbankan bukan sekadar pelanggaran administratif ataupun disiplin pegawai, melainkan telah memasuki ranah tindak pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data, hingga pemalsuan dokumen.
Menurutnya, langkah manajemen Bank Nagari menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum mengandung pesan yang jelas bahwa tidak ada toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan.
“Ini menunjukkan bahwa kepentingan institusi ditempatkan di atas kepentingan individu. Siapa yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegasnya.
Namun demikian, Hasnul juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisasi perbuatan oknum tertentu sebagai cerminan keseluruhan institusi.
“Jangan karena seekor tikus lalu satu lumbung dibakar. Jangan karena kesalahan segelintir oknum, kemudian kepercayaan terhadap Bank Nagari sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ikut diruntuhkan,” katanya.
Ia berpandangan, kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi seluruh insan perbankan untuk melakukan evaluasi dan memperkuat sistem pengendalian internal, mulai dari proses verifikasi kredit, fungsi audit internal, manajemen risiko, hingga penerapan budaya integritas dan zero tolerance terhadap fraud.
Hasnul juga menilai komitmen Direksi dan Komisaris Bank Nagari dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK merupakan implementasi nyata prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
“Institusi yang sehat bukanlah institusi yang tidak pernah menghadapi persoalan, melainkan institusi yang berani mengakui, memperbaiki, dan menindak setiap penyimpangan secara terbuka. Penetapan tersangka ini harus menjadi momentum reformasi tata kelola agar Bank Nagari semakin kuat, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat serta potensi penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kasus dugaan fraud di Bank Nagari Capem Siberut ini menjadi perhatian publik karena selain melibatkan nilai kredit yang cukup besar, perkara tersebut juga menjadi ujian bagi upaya pembenahan tata kelola dan penguatan sistem pengawasan di sektor perbankan daerah.
Komitmen Direksi dan Komisaris Bank Nagari untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK serta mendukung proses penegakan hukum dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bank milik daerah tersebut semakin sehat dan berdaya saing di masa mendatang.MS
