MONITORS.ID | Kabupaten Solok
Politisi senior Kabupaten Solok yang juga kader Partai Gerindra, Ir. Bachtul Bachtiar, menilai hasil pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Solok harus dibaca sebagai alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Menurut Bachtul, berbagai catatan DPRD, mulai dari menurunnya pertumbuhan ekonomi, tingginya SiLPA, rendahnya realisasi PAD pada sejumlah OPD, hingga persoalan aset daerah, merupakan indikator bahwa efektivitas pelaksanaan program pemerintah masih perlu ditingkatkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, saat ini Pemerintahan Jon Firman Pandu telah memasuki tahun kedua masa kepemimpinannya. Karena itu, fase konsolidasi birokrasi seharusnya sudah mulai bergeser menjadi fase percepatan kinerja dan penguatan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah.
“Saya melihat ini bukan lagi saatnya hanya menyusun program, tetapi memastikan seluruh program berjalan efektif. Tahun kedua kepemimpinan Bupati Jon Firman Pandu harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan kinerja perangkat daerah. Rekomendasi DPRD harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh,” ujar Bachtul.
Menurutnya, keberhasilan seorang kepala daerah sangat ditentukan oleh kemampuan menggerakkan birokrasi. Visi, misi, dan dukungan politik yang kuat tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diikuti kinerja OPD yang terukur, disiplin, dan mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif.
Bachtul juga menilai secara politik kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Partai Gerindra sebagai partai yang mengusung Jon Firman Pandu. Besarnya kepercayaan masyarakat kepada Gerindra harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Secara politik ini juga menjadi catatan penting bagi Gerindra. Publik melihat sumber daya politik yang dimiliki pemerintahan saat ini cukup besar. Karena itu, ekspektasi masyarakat juga tinggi. Jangan sampai kekuatan politik tersebut tidak mampu diterjemahkan menjadi kinerja birokrasi yang efektif di tingkat perangkat daerah.”
Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar rapat koordinasi, melainkan penerapan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap seluruh OPD. Setiap kepala perangkat daerah harus memiliki target kinerja yang jelas, indikator yang terukur, serta dievaluasi secara objektif berdasarkan capaian program dan realisasi anggaran.
Menurut Bachtul, 18 rekomendasi DPRD merupakan peta jalan yang dapat dijadikan acuan oleh Bupati untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, mulai dari peningkatan PAD, optimalisasi serapan anggaran, penyelesaian persoalan aset, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jadikan rapor merah ini sebagai momentum perubahan, bukan sekadar dokumen paripurna. Kalau monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap OPD dilakukan secara konsisten, saya optimistis pemerintahan Jon Firman Pandu masih memiliki peluang besar memperbaiki kinerja pada tahun-tahun berikutnya,” tegas Bachtul.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Solok mampu merespons catatan DPRD secara konstruktif sehingga rekomendasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan benar-benar menjadi dasar perbaikan tata kelola pemerintahan demi meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat pembangunan Kabupaten Solok.MS
