Solok, MonitorS.id
Di saat puluhan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok masih diisi oleh pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt), karier Kurniati S.Si., M.Si., yang merupakan istri Bupati Solok Jon Firman Pandu, justru menjadi sorotan publik karena dinilai melesat dalam waktu relatif singkat.
Fenomena tersebut memunculkan ironi yang kini ramai diperbincangkan masyarakat. Di satu sisi, banyak aparatur sipil negara (ASN) masih menunggu kepastian promosi dan penempatan jabatan definitif melalui mekanisme sistem merit. Namun di sisi lain, figur yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan kepala daerah justru dipercaya menduduki posisi yang berada di pusat komunikasi dan pengambilan kebijakan pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan informasi yang dihimpun Monitors, Kurniati yang sebelumnya bertugas sebagai staf di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Solok kini menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokomp) Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Selain itu, ia juga dipercaya mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Perjalanan karier tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah kondisi birokrasi yang hingga kini masih menghadapi banyak kekosongan jabatan definitif. Sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026, sejumlah posisi penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok diketahui masih dijalankan oleh pejabat berstatus Plt, mulai dari sekretaris dinas, kepala bidang hingga jabatan teknis strategis lainnya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Jika pemerintah daerah mampu bergerak cepat dalam menempatkan figur tertentu pada jabatan strategis, mengapa proses pengisian puluhan jabatan penting lainnya justru berjalan lambat selama berbulan-bulan?
Sorotan publik kemudian tidak hanya tertuju kepada figur Kurniati, tetapi juga kepada arah penataan birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok secara keseluruhan. Sebab, keberhasilan program pembangunan, pelayanan publik dan program kemasyarakatan sangat bergantung pada kekuatan organisasi perangkat daerah yang dipimpin pejabat definitif dengan kewenangan penuh.
Dalam praktik pemerintahan, pejabat berstatus Plt memiliki keterbatasan kewenangan dibanding pejabat definitif. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan, efektivitas koordinasi lintas OPD, hingga kemampuan organisasi dalam menjalankan program jangka panjang.
Ironisnya, di tengah berbagai pidato dan komitmen mengenai percepatan pembangunan daerah, fondasi utama pemerintahan berupa penataan birokrasi justru dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Sejumlah kalangan menilai persoalan yang berkembang saat ini bukan semata menyangkut pengangkatan satu orang pejabat, melainkan menyangkut persepsi publik terhadap konsistensi penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
Pasalnya, ketika puluhan jabatan strategis masih kosong dan belum diisi secara definitif, masyarakat justru menyaksikan percepatan karier seseorang yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan kepala daerah.
Situasi tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Mulai dari dugaan adanya pertimbangan kedekatan kekuasaan, tarik-menarik kepentingan politik, hingga asumsi bahwa penataan birokrasi tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi ASN.
Meski demikian, hingga saat ini tidak ada lembaga yang menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum dalam pengangkatan tersebut.
Namun secara normatif, persoalan konflik kepentingan menjadi salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pejabat pemerintahan yang memiliki potensi konflik kepentingan tidak boleh menetapkan atau melakukan keputusan yang berpotensi dipengaruhi hubungan pribadi maupun hubungan keluarga. UU tersebut juga menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat muncul karena hubungan kerabat dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ditegaskan sebagai instrumen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, transparan, serta mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sorotan publik juga mulai mengarah kepada Tim Penilai Kinerja (TPK) Kabupaten Solok yang memiliki peran penting dalam pengelolaan karier ASN dan pengisian jabatan struktural.
TPK yang unsur utamanya terdiri dari Bupati Solok selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, Inspektur Daerah dan unsur terkait lainnya dinilai belum mampu menjawab pertanyaan publik mengenai lambatnya pengisian jabatan definitif yang telah berlangsung lebih dari enam bulan.
Jika kekosongan jabatan berlangsung dalam hitungan minggu, kondisi tersebut mungkin masih dapat dipahami sebagai bagian dari proses administrasi dan evaluasi. Namun ketika kekosongan berlangsung berbulan-bulan tanpa kepastian, maka yang dipertanyakan bukan lagi soal prosedur, melainkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola birokrasi yang profesional.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai banyaknya jabatan Plt dapat berdampak terhadap akselerasi program pembangunan daerah. Sebab pejabat sementara umumnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis dan memiliki keterbatasan dalam melakukan terobosan organisasi.
Akibatnya, perangkat daerah berpotensi kehilangan daya akselerasi. Koordinasi lintas OPD menjadi kurang optimal, proses pengambilan keputusan berjalan lebih lambat dan target-target kinerja organisasi dapat mengalami hambatan.
Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi psikologis ASN yang telah lama menunggu kepastian karier. Dalam jangka panjang, situasi demikian dapat memunculkan persepsi bahwa kompetensi dan prestasi kerja bukan lagi faktor utama dalam promosi jabatan.
Di tengah minimnya penjelasan resmi dari pemerintah daerah, berbagai spekulasi pun berkembang semakin luas. Bahkan sebagian masyarakat mulai mempertanyakan apakah Pemerintah Kabupaten Solok benar-benar serius melakukan reformasi birokrasi atau justru lebih fokus pada penataan lingkaran kekuasaan di sekitar kepala daerah.
Pertanyaan itu muncul karena masyarakat melihat adanya kontras yang cukup tajam. Ketika jabatan yang dekat dengan pusat kekuasaan dapat terisi dengan cepat, puluhan posisi strategis lain justru masih dibiarkan berstatus sementara selama berbulan-bulan.
Dalam sistem pemerintahan daerah, mandat rakyat tidak hanya diukur dari keberhasilan meluncurkan program, tetapi juga dari kemampuan kepala daerah membangun birokrasi yang profesional, efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Karena itu, sejumlah kalangan menilai persoalan yang sedang menjadi perbincangan ini merupakan ujian serius bagi kredibilitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Solok.
Sebab sulit meyakinkan masyarakat bahwa program-program kemasyarakatan dapat berjalan maksimal apabila urusan penataan organisasi pemerintahan sendiri belum menunjukkan keseriusan yang nyata.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa sistem merit benar-benar berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari persepsi konflik kepentingan. MS
