Bukittinggi – MonitorS.
Wajah birokrasi Kota Bukittinggi kembali bergeser. Sebanyak 24 pejabat eselon III dan IV resmi dilantik Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dalam sebuah upacara di halaman Balaikota, Rabu (17/09).
Pelantikan ini menjadi mutasi perdana pada periode kepemimpinan Ramlan 2025–2030, sekaligus sinyal kuat bahwa roda birokrasi di Kota Jam Gadang akan berjalan di bawah pola evaluasi berkelanjutan dan pengawasan ketat.
“Ini adalah mutasi dan promosi pertama di pemerintahan saya. Ada beberapa pejabat yang kosong. Bulan ini masih ada pelantikan, bahkan mungkin bulan depan akan lebih besar lagi pelantikannya. Kita laksanakan secara profesional. Kalau yang kami nilai mampu, kita berikan amanah, tapi evaluasi tetap berjalan,” ujar Ramlan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari 24 pejabat yang dilantik, beberapa wajah menempati posisi strategis:
Hastine Atas Asih – Kabag Umum Setdako. Hendra Eka Putra – Camat ABTB. Adrian – Kabag Kesra Setdako. Harmezi – Kabid Tanaman Pangan, Perikanan, dan Hortikultura. Akmal Arifin – Kabid Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Dispertan. Trisito Festyano – Sekretaris Satpol PP. Romario Putra – Kabid Pemuda Dispora. Dwi Nano Kurnia Sari – Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Andreas May Jaya Saputra – Sekretaris Dinas Pariwisata. Nofendi Rustam – Kabid Trantibum Satpol PP
Selain itu, beberapa nama baru juga muncul di jajaran lurah, sekretaris kelurahan, kasubag, hingga pejabat fungsional.
Ramlan mengingatkan, jabatan bukan sekadar kursi baru, melainkan amanah yang penuh konsekuensi.
“Cepat menyesuaikan diri, pelajari dan laksanakan yang diperintahkan. Ini akan terus dievaluasi. Setiap pekerjaan akan terus diawasi dan dievaluasi. Kita harus kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tunjukkan kemampuan dengan kerjasama yang baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wako juga menyerahkan SK kenaikan pangkat dan pensiun kepada sejumlah ASN.
Monitors mencatat, mutasi perdana ini memperlihatkan dua wajah; pertama, kesempatan bagi pejabat untuk menunjukkan kapasitas dan integritas. Kedua, Ujian bagi Wali Kota dalam membuktikan apakah rotasi benar-benar berbasis meritokrasi, bukan transaksional.
Masyarakat Bukittinggi kini menunggu:
Apakah pejabat-pejabat baru ini mampu menjawab tantangan pelayanan publik, atau sekadar mengisi kursi birokrasi tanpa perubahan berarti?
(RED*03)
