Kabupaten Solok ,MonitorS.id
Persoalan belum definitifnya kepala sekolah di sejumlah sekolah di Kabupaten Solok mulai memunculkan kekhawatiran berbagai pihak. Diperkirakan hampir 100 sekolah saat ini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah, bahkan sebagian di antaranya telah berlangsung selama hampir satu tahun.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terhadap keberlangsungan tata kelola pendidikan di Kabupaten Solok, terutama menjelang berakhirnya tahun ajaran dan proses kenaikan kelas siswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekhawatiran semakin mengemuka terhadap nasib ribuan peserta didik, khususnya siswa kelas VI SD dan kelas IX SMP yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjangnya masing-masing. Masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana kedudukan administrasi pendidikan mereka, termasuk terkait penerbitan dan legalitas ijazah bagi para lulusan.
“Jangan sampai persoalan jabatan kepala sekolah yang berlarut-larut justru berdampak terhadap hak-hak siswa. Pendidikan tidak boleh menjadi korban akibat lambannya penetapan kepala sekolah definitif,” ujar sejumlah pemerhati pendidikan.
Status PLT yang berkepanjangan dinilai berpotensi mengganggu efektivitas pengambilan keputusan di sekolah. Selain itu, ketidakpastian tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap pelaksanaan program pendidikan, manajemen sekolah, hingga pelayanan kepada peserta didik.
Hingga kini, pergantian maupun penetapan kepala sekolah definitif di sekitar 100 sekolah tersebut masih menjadi tanda tanya. Belum ada penjelasan resmi mengenai kapan proses pengisian jabatan kepala sekolah akan diselesaikan.q
Publik pun berharap Bupati Solok, Jon Firman Pandu, bersama jajaran terkait segera memberikan kepastian agar dunia pendidikan di Kabupaten Solok tidak terus berada dalam bayang-bayang ketidakpastian.
Sebab, di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, nasib ribuan siswa semestinya menjadi prioritas utama yang tidak boleh terabaikan oleh persoalan administratif dan kebijakan yang berlarut-larut. MS
