Arosuka, Monitors,- Harapan masyarakat Tigo Lurah untuk menikmati akses infrastruktur yang lebih baik mulai menunjukkan perkembangan positif. Terbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan untuk pembangunan dan peningkatan ruas jalan Alahan Panjang–Kiliran Jao menjadi sinyal kuat bahwa salah satu hambatan strategis pembangunan kawasan tersebut mulai teratasi.
Dokumen yang diterbitkan pemerintah pusat itu memiliki arti penting bagi masa depan Tigo Lurah. Selama ini, wilayah yang berada di bagian timur Kabupaten Solok tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan akses yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, serta mobilitas masyarakat.
Kondisi geografis yang menantang dan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai menyebabkan potensi besar yang dimiliki Tigo Lurah belum berkembang secara optimal. Padahal kawasan tersebut memiliki sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, hingga potensi ekonomi lainnya yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan baru bagi Kabupaten Solok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan terbitnya persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk ruas jalan strategis tersebut, pemerintah daerah kini memiliki peluang lebih besar untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan. Namun demikian, masyarakat tentu berharap momentum ini tidak berhenti pada tataran administrasi semata.
Pemerintah Kabupaten Solok dituntut mampu mengakselerasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar bergerak lebih cepat dan terintegrasi dalam menyiapkan tahapan lanjutan pembangunan. Koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar peluang yang telah terbuka ini tidak terhambat oleh persoalan teknis maupun birokrasi.
Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Solok juga menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Dukungan politik anggaran, pengawasan, serta pengawalan program pembangunan harus berjalan seiring demi memastikan proyek strategis tersebut memperoleh perhatian yang memadai dalam perencanaan pembangunan daerah.
Tidak kalah penting, Pemerintah Kabupaten Solok perlu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta anggota DPR RI asal Sumatera Barat. Mengingat pembangunan infrastruktur berskala besar membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak sedikit, kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan menjadi kunci percepatan realisasi program.
Sejumlah kalangan menilai bahwa pembangunan akses jalan menuju Tigo Lurah bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Jalan merupakan urat nadi pembangunan yang akan membuka keterisolasian wilayah, menekan biaya transportasi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Apabila akses jalan semakin baik, maka peluang investasi, pengembangan sektor pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat diyakini akan tumbuh lebih cepat. Efek berganda inilah yang selama bertahun-tahun dinantikan oleh masyarakat Tigo Lurah.
Momentum yang terbuka saat ini menjadi ujian sekaligus peluang bagi seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat tentu berharap pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, hingga wakil rakyat di tingkat pusat mampu menyatukan langkah untuk memperjuangkan percepatan pembangunan kawasan tersebut.
Kini titik terang mulai terlihat. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh proses berjalan konsisten hingga pembangunan benar-benar terwujud dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab bagi warga Tigo Lurah, pembangunan jalan bukan hanya soal infrastruktur, melainkan jalan menuju peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan masa depan yang lebih baik.
