JATINANGOR, Monitors,- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas aparatur sipil negara (ASN) serta keberanian moral birokrasi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.
Penegasan itu disampaikan Djamari saat memberikan pembekalan kepada para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026). Dalam kuliah umum tersebut, Menko Polkam menekankan bahwa praja harus tumbuh menjadi birokrat yang berintegritas, disiplin, tangguh, serta berani menyampaikan kebenaran meski berada di bawah tekanan politik maupun kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting,” ujar Djamari di hadapan ribuan praja.
Pada kesempatan itu, Djamari turut menyampaikan salam Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh praja IPDN. Ia mengatakan Presiden menitipkan pesan agar para calon aparatur negara tersebut belajar dengan sungguh-sungguh karena bangsa menunggu pengabdian mereka di masa depan.
Dalam arahannya, Djamari menyoroti semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari dinamika geopolitik global, ancaman keamanan kawasan Indo-Pasifik, ketimpangan ekonomi, hingga kebocoran kekayaan negara akibat praktik korupsi dan manipulasi perdagangan.
“Perubahan geopolitik dunia sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk Indonesia. Karena itu pemerintah terus bekerja keras agar dampak global dapat diminimalkan dan masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Menurutnya, Indonesia juga tengah menghadapi momentum bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal sebelum berakhir pada 2035. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama ASN dan calon birokrat, menjadi faktor kunci agar Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
“Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting,” tegasnya.
Dalam pembekalan tersebut, Menko Polkam juga melontarkan kritik keras terhadap praktik korupsi yang dinilai semakin vulgar dan dilakukan secara terang-terangan. Ia menyebut korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa yang tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apa pun.
“Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Itu tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Djamari menilai birokrasi harus menjadi benteng moral negara, bukan justru larut dalam budaya pembiaran terhadap penyimpangan. Ia mengingatkan bahwa birokrat masa depan harus memiliki keberanian moral untuk menolak penyelewengan serta tetap berpihak kepada rakyat.
Kepada para praja, Djamari menegaskan bahwa mereka nantinya akan menjadi ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di berbagai daerah. Karena itu, mereka dituntut memiliki sensitivitas sosial, kemampuan memahami kebutuhan rakyat, serta semangat pengabdian sepanjang hayat.
“Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Jangan pernah menyakiti hati rakyat,” tegasnya.
Selain persoalan korupsi, Menko Polkam juga menyoroti tantangan era digital yang dipenuhi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial. Menurutnya, aparatur pemerintahan harus mampu hadir sebagai penyejuk masyarakat dan menjadi sumber edukasi publik agar ruang digital tidak dipenuhi provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa.
Ia menegaskan bahwa tantangan birokrasi ke depan bukan hanya menyangkut kemampuan administrasi pemerintahan, tetapi juga kemampuan menjaga stabilitas sosial dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dalam arahannya, Djamari juga mengingatkan pentingnya disiplin, ketangguhan mental, serta semangat pantang menyerah bagi para praja sebagai calon pemimpin pemerintahan masa depan.
“Jangan lelah belajar, jangan bosan belajar, dan jangan menyerah menghadapi tantangan. Bangsa ini menunggu pengabdian kalian,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ketahanan sebuah negara dalam jangka panjang ditentukan oleh tiga unsur utama, yakni tentara yang kuat untuk menjaga kedaulatan negara, aparat keamanan dan intelijen yang kuat untuk menjaga stabilitas dalam negeri, serta aparatur sipil negara yang profesional dalam menjalankan administrasi pemerintahan.
Menurut Tito, dari sekitar 4,7 juta ASN di Indonesia, sebagian besar berada di daerah dan memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam konteks itu, lulusan IPDN dinilai menjadi salah satu inti kekuatan birokrasi nasional.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan di IPDN tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pemerintahan, tetapi juga pembentukan karakter, loyalitas, disiplin, serta ketahanan fisik dan mental melalui pola pendidikan semi-militer.
“Banyak kepala daerah menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas, dan kesiapan kerja yang tinggi. Bahkan banyak yang sudah diminta sebelum lulus,” ujar Tito.
Saat ini, IPDN memiliki sekitar 3.500 praja yang tersebar di berbagai kampus daerah mulai dari Bukittinggi, Jatinangor, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Makassar, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua. Selain program sarjana, IPDN juga memiliki program magister dan doktoral di Jakarta.
Tito juga menegaskan komitmen IPDN dalam meniadakan praktik kekerasan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, setiap pelanggaran akan ditindak tegas hingga sanksi pemecatan.
Selain sebagai lembaga pendidikan formal, IPDN juga terus dikembangkan menjadi pusat pelatihan pemerintahan dan think tank kebijakan publik guna memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan kualitas ASN Indonesia.
“Kami berharap mereka kembali menjadi agen perubahan yang dapat membawa semangat reformasi birokrasi dan memperkuat kualitas ASN Indonesia,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Djamari Chaniago menerima Anugerah Kartika Astha Brata Utama, yakni penghargaan bagi tokoh nasional yang dinilai berjasa dalam bidang kepamongprajaan. Ia juga disematkan pin Alumni Kehormatan Pendidikan Tertinggi Kepamongprajaan.
Acara pembekalan itu turut dihadiri Rektor IPDN Halilul Kahiri, jajaran rektorat IPDN, pejabat Kemenko Polkam, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri.
